PADANG – Sebanyak 2.662 guru honorer yang telah lulus passing grade (PG) CAT (computer assisted test) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2023 melakukan aksi damai di kantor Gubernur Sumatra Barat (Sumbar).
Mereka yang merupakan guuru honorer dari 19 kabupaten/kota se-Sumbar menuntut Gubernur Sumbar memberikan kepastian soal formasi penempatan mereka tahun ini juga.
Para guru honorer tergabung dalam Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) yang lulus PG dengan status P (lulus belum penempatan) ini, sudah 3 hari 2 malam ingin bertemu Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah untuk mengadukan nasib mereka.
Namun, hingga malam ini (30/1/2023), mereka tetap belum bisa bertemu langsung dengan Gubernur Mahyeldi.
“Kami hanya ingin kepastian soal penempatan kami. Soalnya, sebagaimana telah diinformasikan pemerintah, bahwa honorer ‘diselesaikan’ tahun 2024. Sehingga mulai 2025 sudah zero honorer,” ungkap Igusaputra yang menjadi Koordinator Lapangan (Korlap) aksi damai guru honorer malam ini.
Saat berita ini dirampungkan ratusan honorer yang lulus PG CAT 2023 masih bertahan di kantor gubernur Sumbar.
Menurut Igusaptura nasib mereka benar-benar ditentukan oleh Gubernur Sumbar. Sebab, sebelumnya mereka telah audiensi dengan DPRD Sumbar. Hasil audiensi tersebut, DPRD telah mengeluarkan surat rekomendasi untuk formasi pengangkatan 2.662 guru yang lulus PG menjadi P3K.
“Jadi, kini tinggal rekomendasi atau surat persetujuan dari Gubernur Sumbar untuk kami bawa ke pusat,” ujar Igu Saputra.
Menurut dia, sebelumnya mereka juga sudah bertemu dengan pejabat Pemprov Sumbar. Terungkap, bahwa tertundanya pengangkatan mereka, disebabkan ketidakmampuan APBD Sumbar untuk membayar gaji 2.662 P3K
Namun, soal kemampuan keuangan daerah tersebut, kata Igusaputra, telah mereka komunikasikan pula dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
“Kami telah melakukan audiensi sampai ke pusat, mulai dari Kemenkeu, Kementerian PANRB. Semua menyatakan bahwa gaji P3K ditanggung oleh APBN, yang anggarannya ditransfer ke daerah melalui DAU (Dana Alokasi Umum),” ungkap Igusaputra.
Jadi, lanjut Igusaputra, nasib mereka sekarang benar-benar ditentukan oleh Gubernur Sumbar.
Saat aksi malam ini, kata Igusaputra, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar sempat memberi informasi bahwa pengangkatan 2.662 guru honorer menjadi P3K akan dilakukan bertahap. Dimulai tahun 2024 ini.
“Akan dibuka 1.200 formasi untuk P3K tahun 2024 kata Kepala BKD Sumbar. Namun, kita tahu, bahwa 1.200 tersebut bukan hanya untuk tenaga kependidikan saja. Kemudian, tahun 2025 tidak ada lagi honorer. Bagaimana nasib kami dan kawan-kawan?” ungkap Igusaputra mempertanyakan.
Menurut dia, Kepala BKD pun tidak bisa memberikan kepastian. Sehingga, lanjut Igusaputra, mereka tetap berjuang untuk bertemu langsung dengan Gubernur Sumbar.
“Nanti, kita diskusikan lagi dengan kawan-kawan, apa langkah-langkah yang akan kita lakukan bersama lagi. Yang jelas kita terus berjuang. Sebab, banyak dari kawan-kawan yang sudah jadi honorer puluhan tahun,” kata Igusaputra. (pk)
