JAKARTA – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mendorong Pemerintah untuk meningkatkan proyek investasi di bidang energi baru terbarukan (EBT). Dengan membuka banyak proyek di bidang energi terbarukan, ia menilai Indonesia bisa semakin cepat mencapai target dalam memerangi krisis iklim.
“Dengan adanya pembesaran proyek investasi di bidang energi terbarukan, kita berharap upaya memerangi krisis iklim dapat semakin masif karena kita tahu dampak dari perubahan iklim sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat,” kata Puan dalam rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (19/10/2023).
Belum lama, diketahui PT PLN (Persero) menggaet kerja sama dengan perusahaan China untuk pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Sembilan Nota Kesepahaman (MoU) baru saja ditandatangani dengan total nilai valuasi kerja sama sebesar lebih dari US$ 54 miliar atau sekitar Rp 848,7 triliun (asumsi kurs Rp 15.718 per US$), termasuk pendanaan.
Melihat progres tersebut, dirinya mendukung pengembangan listrik melalui energi terbarukan. Ia mengatakan, proyek tersebut tentu akan berdampak pada perbaikan iklim di mana krisis iklim banyak terjadi akibat penggunaan zat karbon yang merusak atmosfer Bumi.
“Proyek ini merupakan langkah maju dalam mendorong program energi terbarukan. Saya mendukung setiap proyek yang ditujukan sebagai upaya untuk melebarkan langkah realisasi transisi energi di Indonesia, karena memang salah satu solusi utama mengatasi krisis iklim dengan membangun ekosistem energi baru terbarukan yang berkelanjutan,” tuturnya.
Oleh sebab itu, ia mendorong lebih banyak lagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membuka proyek EBT untuk menggaet para investor. Baginya, ini adalah waktu untuk dunia bergerak memanfaatkan energi yang tidak merusak planet.
“Dan untuk membangun kebiasaan penggunaan energi ramah lingkungan harus dimulai dari kebijakan-kebijakan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan peningkatan drastis penggunaan energi terbarukan, yang membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang merusak lingkungan,” jelasnya.
Puan sendiri sering sekali membawa isu pembangunan ekonomi hijau di lingkungan internasional. Dalam forum G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) ke-9 yang digelar di India beberapa waktu lalu, ia berbicara soal pentingnya negara-negara dunia berupaya mengejar pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya pada hal penggunaan energi terbarukan.
“Di setiap forum internasional, saya selalu mempromosikan agenda Indonesia untuk mewujudkan dunia yang lebih hijau dengan penggunaan energi terbarukan,” sebut Puan.
Isu tentang EBT juga kerap dibawa Puan saat melakukan pertemuan khusus dengan berbagai pimpinan negara. Seperti saat bilateral meeting dengan President of National Assembly of Laos, Xaysomphone Phomvihane, bulan Agustus lalu di Gedung DPR.
Salah satu isu yang dibahas dalam momen pertemuan antara Puan dengan Ketua Parlemen Laos itu adalah tentang ketahanan energi yang bersumber dari energi terbarukan. Laos diketahui muncul sebagai pemain kunci dalam EBT.
Untuk itu, Puan mendorong adanya kerja sama antara Indonesia dengan Laos dalam hal ketahanan energi yang sekaligus dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.
“Saya terus membuka ruang diskusi untuk pengembangan investasi di Indonesia dalam hal energi baru terbarukan yang pastinya akan berkontribusi pada pengembangan transisi energi di Tanah Air,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.
“Apalagi saat ini Indonesia telah menetapkan target untuk energi terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025. Bahkan di tahun 2030, saya berharap lebih dari separuh penggunaan energi terbarukan di Indonesia akan berbentuk bioenergi yang berasal dari energi surya, tenaga air, dan panas bumi,” sambung Puan.
Mewakili DPR, ia juga menegaskan berkomitmen mendukung suksesnya transisi energi di Indonesia. Hal ini krusial lantaran DPR sedang menggelar pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Energi Baru dan Terbarukan demi bumi yang lebih sehat.
“Parlemen dalam hal ini mempunyai peran penting untuk memajukan undang-undang yang berkontribusi terhadap kebijakan energi jangka pendek dan jangka panjang,” ucapnya.
Atas dasar hal ini, Puan pun mendorong Pemerintah untuk semakin membuka ruang investasi di sektor transisi energi. Namun ia mengingatkan, kerja sama investasi harus dilakukan secara adil, transparan, dan menguntungkan bagi Indonesia.
“Pemerintah harus menegakkan prinsip keterbukaan dan transparansi dalam perundingan dan pelaksanaan kesepakatan investasi. Informasi mengenai perjanjian, biaya, manfaat, dan ketentuan harus diungkapkan kepada publik,” tegas Puan.
Sebelum kerja sama resmi dilakukan, cucu Bung Karno tersebut pun mengingatkan Pemerintah untuk melakukan kajian dampak lingkungan yang komprehensif. Menurut Puan, hal ini guna memastikan bahwa proyek-proyek energi terbarukan yang diusulkan tidak merugikan lingkungan dan masyarakat.
“Jadi jangan hanya mengejar nilai investasi tapi melupakan dampak lain terhadap lingkungan dan masyarakat. Kita saat ini tengah mengejar perbaikan lingkungan, tapi jangan sampai realisasi kerja sama merugikan rakyat kita hanya karena ingin menggenjot investasi” tukasnya.
Di sisi lain, Puan juga menekankan pentingnya Pemerintah memastikan bahwa masyarakat daerah tempat pelaksanaan investasi memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek energi terbarukan.
“Baik dalam penyediaan tenaga kerja maupun dalam rantai pasokan kita harus mengedepankan SDM dalam negeri. Meskipun ini investasi dari luar, tapi harus menguntungkan masyarakat sekitar,” pungkas Puan. (ts/rdn)
