JAMBI – Wacana pembentukan Pansus Batu Bara di DPRD Provinsi Jambi, kini makin kencang.
Pasalnya, masalah kemacetan di jalan nasional akibat angkutan batu bara di Jambi, belum juga selesai.
Sebelumnya, Edi Purwano Ketua DPRD Provinsi Jambi mengancam akan ada pembentukan Pansus Batu Bara.
Disusul pula oleh Evi Suherman dari PPP, kini disusul oleh Fraksi PKS dan Gerindra. Mereka gencar mengusulkan pembentukan Pansus Batu Bara.
Persoalan angkutan batu bara di Jambi ini memang membuat geram banyak pihak. Terutama para pengguna jalan.
Apalagi, setelah operasional batu bara dihentikan beberapa waktu lalu, ternyata masih ada saja perusahaan dan sopir nakal yang nekat beroperasi.
Dion, salah seorang warga Bulian, Kabupaten Batanghari mengatakan, meskipun sudah dihentikan oleh pemerintah beberapa waktu lalu, nyatanya saat ini masih ada angkutan batu bara yang beroperasi.
“Masih ado kok. Katonyo dihentikan, buktinyo sekarang masih ado truk batu bara tu,” katanya kesal.
Abun Yani, anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jambi menyebutkan, kegiatan angkutan batu bara ini akan berdampak pada masa depan.
Karena akan mempengaruhi segala aspek kehidupan, baik sosial, pendisikan, terlebih aktifitas ekonomi masyarakat.
Dia mengatakan, jika tak bisa diselesaikan dengan cara yang ditempuh saat ini, maka pembentukan Pansus adalah solusi.
“Kalau tidak juga bisa diselesaikan, kami minta bentuk Pansus Batu Bara,” katanya.
Apalagi sebelumnya ada pernyataan bahwa jalan alternatif itu boleh digunakan angkutan batu bara dalam keadaan tanpa muatan.
“Kami menolak jalan yang dianggarkan di APBD itu, dipakai untuk angkutan batu bara,” katanya.
Selain PPP, Fraksi PKB dan PKS juga mengeluarkan pernyataan pembentukan Pansus Batu Bara.
Sebelumnya, Evi Suherman dari Fraksi PPP-Berkarya sudah lebih dulu dengan tegas menyampaikan akan membentuk Pansus Batu Bara ini.
Kata dia, seharusnya pemerintah bukan malah memprioritaskan perusahaan batu bara. “Batu bara itu perusahaan besar, bukan mereka yang diprioritaskan pertama,” kata dia.
Justru kata Evi, yang paling harus dipikirkan adalah masyarakat. “Kan kasian mereka bawa hasil tani, lama di jalan, akhirnya tidak bisa dijual dengan harga yang pantas. Kenapa harus perusahaan batu bara itu yang dipikirkan, silahkan mereka tunggu jalan khusus selesai, silahkan lewat sungai,” katanya.
Evi mengatakan, usulan pembentukan Pansus, secepatnya akan dikirimkan ke pimpinan dewan.
“Saya minta, kawan-kawan mendukung, agar Pansus ini terlaksana. Karena kita sudah anggarkan Rp 2 miliar untuk masalah kemacetan, bahkan kita belikan mobil. Tapi hasilnya, tidak ada,” katanya.
Dia mengatakan, kondisi yang sangat parah, macet total hingga stagnan, adalah persoalan serius yang harus segera diatasi. (*)
