BENGKULU – Pemerintah Provinsi (Pemrov) Bengkulu terus berupaya meraih capaian sistem penjaminan kesehatan.
Memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau Universal Health Coverage (UHC) 98 persen di tahun 2024.
Data UHC Provinsi Bengkulu sudah mencapai 97,16 persen sudah mencapai target ketetapan UHC tahun 2022 yakni 95 persen dan akan mencapai target ketetapan pemerintah pusat di tahun 2024 yakni 98 persen.
Dalam Pertemuan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama JKN Provinsi Bengkulu Tahap I Tahun 2023 di ruang rapat Lantai III Pemprov Bengkulu pada Selasa, 16 Mei 2023, Gubernur Rohidin Mersyah meminta semua masyarakat Bengkulu terjamin kesehatan dan pelayanan maksimal melalui BPJS.
“Tadi sudah disepekati, kita minta kepada Bupati untuk menganggarkan, karena kalau itu tidak dipenuhi, kita sulit untuk menerapkan semua warga Bengkulu mendapatkan pelayanan kesehatan semesta,” kata Gubernur.
Gubernur Bengkulu juga menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi pelayanan antara pasien BPJS dan Non BPJS. Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah.
“Lalu tidak ada batasan untuk hari rawat, kemudian memastikan ketersediaan obat dengan tidak membebani masyarakat untuk mencari obat yang kosong. Terakhir tidak ada diskriminasi antara pasien peserta BPJS dan pasien non BPJS,” ujarnya Gubernur Rohidin.
Bagi peserta JKN bisa mendapatkan layanan prioritas seperti, seluruh unit layanan kesehatan dapat penerima peserta yang tidak memiliki kartu BPJS, pasien dapat menggunakan Kartu Keluarga, KTP atau KIS.
Peserta tidak perlu lagi fotocopy dokumen pendaftaran. Selanjutnya, tidak ada iuran tambahan.
Sementara itu, dalam capai data UHC di Provinsi Bengkulu masih ada dua kabupaten yang capaiannya di bawah 90 persen, yakni Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara.
Selain itu, mitra bidang kesehatan yang ikut hadir dalam pertemuan langsung ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Edwar Samsi, menuturkan DPRD Provinsi sepakat untuk melanjutkan dan mendukung program ini.
Serta mendorong kesadaran masyarakat untuk terdaftar di BPJS dan Pemerintah Daerah dalam penganggaran jaminan kesehatan bagi masyarakat Bengkulu.
“Ketika itu menjadi bagian daripada kebijakan yang harus diambil oleh DPRD Insya Allah sepenuhnya kami dukung Pak Gubernur,” tegas Edwar Samsi. (*)
