JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mendorong lembaga survei melaporkan sumber dana yang dipakai untuk menggelar jajak pendapat dan riset.
KPU sebelumnya telah merilis Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
PKPU tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari di Jakarta pada 11 November 2022.
Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU RI August Mellaz menjelaskan pada prinsipnya keterbukaan aliran dana itu termasuk ke dalam salah satu komponen akreditasi.
“Prinsipnya ini kan lembaga survei yang akreditasinya di KPU, maka tentu kita punya kepentingan dan itu juga produk hukum yang sebelumnya sama. Jadi berasal dari mana sumber dananya, terus proses audit yang dilakukan. Saya kira gak jadi persoalan,” kata Mellaz kepada awak media di Kantor KPU RI, Jumat (25/11/2022).
Mellaz menegaskan, terkait transparansi sumber dana, tentu tidak akan membebankan lembaga survei.
“Kan yang jelas kalau organisasi yang kemudian punya badan hukum, artinya dia bisa lakukan pendataan, kerja sama, dia punya tanggung jawab soal keuangan, dia juga laporan keuangannya juga diaudit oleh kantor akuntan publik,” ucap dia.
“Ya kan biar kita tahu kalau misalnya berasal dari pasangan calon, dari peserta pemilu, hasil surveinya bagaimanapun juga akan dikonsumsi oleh publik. Mimimal lebih fair kan. Kan ini jadi tahu posisinya, ini lembaga survei dari pasangan calon atau dari peserta pemilu tentu punya tendensi tertentu, tapi kalau sumber dananya itu berasal dari di luar peserta pemilu efeknya ke pemilih juga beda,” kata dia. (*)
