Bawaslu Lampung Teken MOU dengan 26 Organisasi

BANDAR LAMPUNG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Deklarasi dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MOU) Pengawasan Partisipatif dengan 25 organisasi se-Lampung.

Kegiatan yang digelar di Hotel Horison, Jumat (02/12/2022) itu, dalam rangka optimalisasi pengawasan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Bumi Ruwa Jurai.

Koordinator Devisi Pencegahan dan Partisifasi Masyarakat Bawaslu Lampung, Karno Ahmad Satarya mengatakan, kegiatan yang digelar pihaknya guna membangun sinergitas antara Bawaslu Lampung dengan para organisasi masyarakat, kepemudaan, perempuan, media massa dan para jurnalis.

“Kami berharap ketelibatan seluruh elemen masyarakat pada Pemilu 2024 mendatang dapat lebih ditingkatkan. Sebab, disadari betul bahwa Pemilu 2024 tantangannya akan lebih berat dari Pemilu sebelumnya,” kata Karno dalam sambutannya.

Selain itu, lanjutnya, puhaknya juga berharap, di Pemilu 2024 masyarakat tidak hanya jadi objek Pemilu tapi harus juga jadi subsek.

“Ya, karena tantangan kedepan akan jauh lebih berat dari Pemilu sebelumnya. Apa lagi, berkaitan dengan politik identitas. UU Nomor 7 tidak dijelaskan secara detail menyebut tentang politik identitas, hanya mengatur terkait materi kampanye saja,” tuturnya.

Karenanya, tambah Karno, yang dilakukan hari ini (penanda tanganan MoU) adalah bagian dari upaya dari pengawasan Pemilu Partisipatif.

“Dengan keterlibatan seluruh elemen, Pemilu 2024 dipastikan bisa berjalan sesuai dengan cita-cita demokrasi,” tandasnya.

Berikut Ormas, NGO dan Unsur Media Massa yang menandatangani MoU dengan Bawaslu.

1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
2. PW Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi
Lampung
3. Majelis Penyimbang Adat Lampung
(MPAL)
4. Gerakan Pemuda Ansor Lampung
5. PW Muslimat NU Lampung
6. PW Nasy’ atul Aisyiyah Provinsi
Lampung
7. Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung