MEDAN – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Sumatera Utara (Sumut) terus melakukan upaya pengendalian hingga intervensi harga kebutuhan pokok, jelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru).
Kepala Dinas Perindustrian, Disperindag ESDM Sumut, Mulyadi Simatupang mengungkapkan upaya dilakukan pihaknya, melakukan kordinasi dengan stekholder terkait dalam pengendalian harga kebutuhan pokok.
“Iya, kita tetap kordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan untuk mendatangi produksi-produksi. katakan lah, penggilingan beras, padi,” kata Mulyadi, kepada wartawan, di Medan, Senin (20/11).
Mulyadi mengatakan akan mengurangi jalur pendistribusian hingga memantau harga kebutuhan pokok, dari tingkat produksi, produsen hingga sampai ke pedagang barang-barang, yang akan dijual tersebut.
“Kita pantau itu, harga-harga berapa, di tingkat petani, di pengiling berapa,” ungkapnya.
Mulyadi mengakui ada sejumlah petani menjual dengan pihak terkait, hasil pertaniannya dengan harga lebih tinggi. Namun, hal itu wajar saja. Tapi, bagaimana pihaknya melakukan pencegahan agar tidak oknum-oknum melakukan permainan harga kebutuhan pokok, untuk mengambil untung lebih besar.
“Untuk saat ini kita akui, meraka memberi kepada yang yang tawaran lebih tinggi. Jadi, kedepannya, paling tidak kita punya BUMD yang kuat. Yang bisa melakukan stok ketahan pangan sehingga petani menjual itu ke BUMD,” jelasnya.
Mulyadi mengatakan seharusnya dengan kondisi BUMD Sumut, harus kuat secara finansial. Sehingga hasil pertanian bisa dibeli dari petani langsung. Kemudian, dijual dengan harga normal sesuai pasaran. Dengan itu, harga kebutuhan bisa dikendalikan dengan baik.
“Belum, tapi belum optimal (BUMD kita), karena ujung-ujungnya soal finalsiasl,” sebutnya.
Disperindag ESDM Sumut dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok, juga menggelar pasar murah di kantornya. Termasuk, disejumlah daerah yang masyarakatnya akan merayakan Nataru. Sehingga dapat masyarakat mendapatkan sembako terjangkau dan murah.
Mulyadi mengungkapkan pihaknya bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TIPD) Sumut, akan melakukan studi banding dengan TPID DKI Jakarta dan Jawa Barat (Jabar). Karena, Jakarta kondisi inflasi terkendali dengan baik, tanpa ada memiliki lahan pertanian.
“Dan direncakan dibahwa nanti koordinator Bank Indonesia, hari Senin atau Selasa tim pengendali Inflasi Daerah akan melakukan semacam tinjauan dan atau ke lapangan ke DKI sama Jabar,” pungkasnya. (wp)
