JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengatakan pemerintah berkomitmen pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta dipilih melalui Pilkada. Menurut dia, pemilihan kepala daerah melalui Pilkada
sudah berlangsung lama dan pemerintah menghormati prinsip demokrasi.
“Posisi pemerintah sangat jelas, kita juga memiliki konsep tentang DKJ, jadi tidak perlu bicarakan mengenai masalah perubahan mekanisme rekrutmen kepala daerah gubernur wakil gubernur. Artinya bukan penunjukan, tapi tetap melalui mekanisme pilkada,” kata dia pada Kamis 7 Desember 2023.
Hingga kini, Kemendagri belum menerima naskah Rancangan Undang-Undang Daerah Kekhususan Jakarta (DKJ). Salah satu aturan dalam RUU DKI mengatur gubernur-wakil gubernur ditunjuk langsung presiden.
Titi mengaku akan mempertanyakan alasan terkait penunjukan gubernur-wakil gubernur DKJ oleh presiden jika mulai pembahasan.
“Kita belum menerima surat dari DPR berikut draf RUU-nya. Kalau nanti ada, maka nanti pemerintah Pak Presiden akan kirim surat dalam rangka menunjuk salah satunya saya, Mendagri, karena ini berkaitan dengan Daerah Khusus Jakarta. Saya akan membaca apa alasan sehingga ada ide penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ oleh presiden yang sebelumnya selama ini melalui pilkada, kita ingin melihat alasannya apa,” ujarnya. (si)
