BANDA ACEH – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi melakukan aksi demonstrasi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Mereka meminta agar pokok pikiran (Pokir) dewan 2024 dialihkan untuk penanganan banjir dan longsor di Tanah Rencong. Koordinator lapangan aksi, Musda Yusuf, mengatakan persoalan banjir di Aceh bukan persoalan baru melainkan persoalan yang sudah terjadi saban tahun, tetapi alokasi anggaran untuk penanganan bencana tersebut sangat minim.
Sementara lebih Rp103 triliun uang otsus selama ini hanya dinikmati segelintir elit saja. “Untuk itu kita harapkan dewan untuk ikhlas mengalihkan pokirnya tahun 2024 untuk menangani persoalan banjir. Jangan sampai setiap banjir dewan cuma bisanya pencitraan antar air mineral dan indomie sehari selfie,” kata Musda, Kamis (14/12).
Ia menyampaikan, penanganan banjir dan longsor di Aceh membutuhkan anggaran yang begitu besar agar langkah penanganannya terintegrasi dari hulu ke hilir.
Menurutnya, sejak belasan tahun pemerintah pusat mengalokasikan dana otsus, persoalan penanganan banjir maupun kemiskinan hingga saat ini masih belum terjawab, hal itu dinilai karena belum baiknya tata kelola doka Aceh.
“Pada tahun anggaran 2023 dari Rp3,9 triliun otsus Aceh serapan pokir dewan terlalu tinggi mencapai Rp1,6 Triliun. Namun faktanya sangat-sangat minim digunakan untuk kebutuhan penanganan banjir. Justru mirisnya yang selama ini kelihatan terlalu banyak diperuntukkan untuk kegiatan seremonial, event-event dan kegiatan normatif lainnya yang berpotensi untuk meraup pundi-pundi dan laba,” ujarnya.
Bahkan, lebih parahnya lebih dari Rp200 miliar anggaran pokir DPRA justru hanya dipergunakan untuk program reguler dinas seperti pengadaan alat pelatihan, pengadaan mobiler dan lain-lain, yang kesannya jauh dari aspirasi masyarakat.
“Walaupun, sebagian kecil ada yang menyentuh aspirasi masyarakat yang selama ini jadi objek jualan pencitraan, tapi nominalnya masih jauh dari nilai pokir yang diperoleh DPRA,” ucapnya. Musda berharap, Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki agar mengamankan APBA 2024, di mana pokir dewan ditiadakan dulu dan anggaran dialihkan untuk penanganan banjir Aceh secara terintegrasi.
Sehingga masyarakat bisa terbebas dari was-was terhadap ancaman banjir dan longsor yang selalu menghantui di musim hujan.
“Sudah bertahun-tahun anggaran Doka Aceh itu dialokasikan dalam jumlah fantastis untuk pokir DPRA, kami rasa kenapa tidak jika tahun 2024 ini sekali saja dialihkan full untuk penanganan banjir di Aceh tentu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat nantinya,” ungkapnya.
Di sisi lain, kata Musda, kedatangan Dirjen Otda Kemendagri ke Aceh harus mampu memfasilitasi kebutuhan dan persoalan rakyat, bukan malah justru memfasilitasi dan memuluskan hawa nafsu dan hasrat kue anggaran Sekda Aceh dan DPRA untuk pokir semata.
“Kita minta kepada Dirjen Otda untuk alihkan pokir DPRA untuk penanganan banjir, pastikan ketersediaan anggaran JKA secara full, dan hentikan upaya begal jatah otsus kabupaten/kota,” pungkasnya.
Diketahui, sebelum melakukan aksi di depan Kantor DPRA, para pendemo menggalang dana di kawasan Simpang Lima Banda Aceh. Lalu, dana yang terkumpul ditinggalkan di Kantor DPR Aceh sebagai bentuk sindiran sumbangan pokir DPRA untuk penanganan banjir. (ha)
