TAPTENG – Penjabat atau Pj Bupati Tapanuli Tengah, Dr Sugeng Riyanta S.H, M.H, menduga pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan biaya Jasa Pelayanan (Jaspel) telah berlangsung selama enam Tahun sejak 2018 lalu.
Hal itu diutarakan Pj Bupati Tapteng dihadapan puluhan wartawan yang hadir pada saat konferensi pers berlangsung di ruang Cendrawasih Kantor Bupati Tapanuli Tengah, Kamis (21/12/2023).
Pelayanan kesehatan di tingkat Puskesma di Tapanuli Tengah, dan tentunya sangat merugikan masyarakat Tapteng.
“Kenapa, karena ternyata jasa biaya operasional yang menjadi hak para Pegawai Puskesmas, Dokter, Bidan, Perawat dan semua Nakes di potong 50 persen. Sehingga orentasi semangat bertugasnya hilang. Saat saya sidak Dokter kok gak ada, ketika ini terjadi, pasti kemudian masyarakat yang di rugikan,” jelasnya.
Tapi saya ingin profesional, saya ini Bupati walaupun saya ini Jaksa tapi saya duduk disini sebagai Bupati,” kata pria memiliki gelar doktor dari Universitas Sebelas Maret, Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah.
Dugaan pemotongan telah terjadi selama enam Tahun silam, dan baru terungkap saat Sugeng Riyanta menjabat sebagai orang nomor satu di Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah.
Pemotongan sejak 6 Tahun lalu, sejak Tahun 2018. Tapi ingat, saya sudah memperintahkan kita fokus Tahun 2023, karena urusan saya disitu. Urusan lama, biarkan menjadi urusan pihak lain,” beber Sugeng sembari menyebutkan ia telah memperintahkan kepada pegawai dilapangan untuk tidak melakukan pemotongan dan tidak ada setoran.
Pj Bupati Tapteng hanya fokus pada permasalahan Tahun 2023, dan itu Sugeng lakuakan agar konsentrasi mengurus Pemkab Tapteng lebih baik.
“Saya konsisten, yang saya urusi potongan yang terjadi Tahun 2023 ketika saya sudah menjabat. Sehingga ini harapan kami menjadi titik tolak birokrasi kami ini bisa bekerja lebih baik,” ungkap putra ketuju dari pasangan H M Ihsan Muji Raharjo dan Hj Pujilah ini. (un)
