JAMBI – Masyarakat Bungo masih banyak yang mengeluhkan sulitnya mengurus BPKB dan balik nama kendaraan.
Ini dikarenakan pengurusan BPKB yang harus dilakukan di Samsat Jambi.
Sedangkan, kendala yang sering dihadapi adalah lamanya proses pembuatan BPKB dan kadang sampai memakan waktu berbulan bulan.
Seperti yang dialami Sabli (45), ia merasa kesulitan saat akan mengurus BPKB kendaraan di Bungo.
Padahal, sebagai masyarakat, kata dia pihaknya ingin ikut program pemutihan pajak kendaraan, agar motornya yang 3 tahun mati pajak bisa diselesaikan balik nama.
Tapi saat dia ke Kantor Samsat Bungo, tidak ada penyelesaian, malah untuk pengurusan BPKB balik nama motor, harus ke Jambi.
“Masalahnya harus ke Jambi untuk pengurusan BPKB balik nama. Untuk ke Jambi butuh ongkos. Kita kepengen kalau bisa semua saat bayar pajak pemutihan cepat selesai, pengurusan ini bisa selesai di Samsat Bungo,” ujarnya, Senin 12 Desember 2022.
“Kalau bisa balik nama di Samsat Bungo, ini kan percuma aja dak bisa balik nama, makanya males orang ngurus pajaknya. Kami susah, untuk makan aja susah,” keluhnya.
Tak jauh berbeda, Danang (32) warga Bungo mengaku kesulitan saat akan mengurus pembuatan BPKB.
Persoalnya sama. Ia ingin balik nama BPKB kendaraan, dia baru mengurus BPKB sebulan yang lalu di kantor pelayanan Samsat Bungo. Namun, masih menunggu juga karena alasanya prosesnya di Jambi.
“Saya dah sering bolak balik pengurusan ini termasuk lama dan lambat selesai memakan waktu berbulan-bulan,” kata dia.
Dia berharap kepada pemerintah dan Kapolda Jambi agar pengurusan BPKB kendaraan motor bisa diurus di kantor Samsat daerah masing-masing.
“Tidak harus menunggu bolak balik ke Jambi, karena repot harus bolak balik Jambi enggak bisa mengefisien waktu bagi kami pekerja dan masyarakat Bungo,” katanya.
Sementara, Samsat Bungo melalui Kasat lantas Bungo IPTU Steffan Lumowa, mengatakan pihaknya sudah pernah menyampaikan kepada warga terkait keluhan tersebut.
Bahwa seharusnya pengurusan BPKB dapat langsung di Samsat Bungo tanpa harus ke Jambi dan menunggu berbulan-bulan.
“Namun, kita telah berupaya meloby ke bupati meminta kewenangan ke bupati kayaknya tidak tembus ke Polda dan Dirlantas Polda Jambi,” ungkapnya.(ji)
