MEDAN – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Hassanudin telah menyetujui usulan pengunduran diri Marlindo Harahap dari jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumatera Utara.
Hal tersebut disampaikan Sekdaprov Sumut, Arief S Trinugroho dan menyebutkan bahwa mengganti posisi Marlindo di jabatan tersebut, ditunjuk Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdaprov Sumut, Mulyono, sebagai pelaksana tugas (Plt).
“Betul, betul, pak Mulyono sebagai Plt Kadis PUPR Sumut,” ujar Arief saat dikonfirmasi, Senin (15/1).
Arief mengatakan tidak ada alasan spesifik dari pimpinan terhadap penunjukan Mulyono. Namun Mulyono, yang juga pernah Pj Sekda Kota Pematang Siantar itu, diyakini bisa melaksanakan tugas Kadis PUPR dengan baik.
“Iya kita lihat beliau tentunya pengalaman, kemudian latar belakang pendidikan dan lain sebagainya, dan juga dari sisi kinerjanya juga kan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Arief mengatakan, untuk mengisi jabatan Plt Kadis PUPR Sumut bisa dari kalangan pejabat eselon II, juga dari pejabat eselon III seperti sekretaris dinas.
“Tapi yang terbaik pak Mulyono,” sebutnya.
Selain itu, lanjut Arief, soal status Marlindo masih berstatus pejabat eselon II. Namun tidak memiliki jabatan alias staf. Sebab yang bersangkutan dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Kadis PUPR karena mengundurkan diri.
Hingga saat ini, kata Arief, Marlindo masih menunggu rekomendasi dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Komite Aparatur Sipil Negara (KASN), untuk pemberhentian tetap.
Selain itu, menanggapi pengunduran diri Marlindo yang dikaitkan dengan isu karena adanya tekanan dalam pekerjaan proyek Rp 2,7 triliun, Arief tidak mau berandai-andai.
“Saya kan bicara yang formalnya, yang tertulis (usulan pengunduran diri) ya. Itu betul beliau memang kesehatan ya, lalu saya cek beliau memang sering ke Penang, memeriksakan kesehatannya, kan bukti itu. Kalau tiba-tiba bilang kesehatan tapi masih ternyata tidak pernah, masih lari 10 kilo tiap hari, nah itu nggak betul juga itu,” pungkasnya. (wp)
