BIREUEN – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh menggelar forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) Bireuen tahun 2025.
Kegiatan di buka Sekretaris Daerah (Sekda) Bireuen, Ir Ibrahim Ahmad, di Opprom Sekretariat Daerah Kabupaten (Sekdakab) setempat, Selasa 6 Februari 2024.
Sekda Ibrahim Ahmad mengatakan, kegiatan untuk menjaring saran dan masukan penyempurnaan dari semua stakeholder, agar perencanaan pembangunan Kabupaten Bireuen tahun 2025 dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
“Melalui forum konsultasi publik ini dapat digali masukan, saran yang konstruktif dan inovatif, khususnya terkait kebijakan pembangunan daerah tahun 2025, sehingga target pembangunan daerah dapat kita capai dengan baik,” kata Ibrahim Ahmad.
Sekretaris Bappeda Bireuen, Andri Syaputra, menjelaskan kegiatan ini diikuti 70 peserta terdiri dari perwakilan unsur stakeholder, Bappeda Aceh, perangkat daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen, dan internal Bappeda.
Forum konsultasi publik untuk mendapatkan masukan penting terhadap rancangan awal RKPK Bireuen yang lebih menitikberatkan pada aspek teknokratis.
Sehingga forum konsultasi dilakukan secara terbatas dengan mengundang para pemangku kepentingan utama, terdiri dari mewakili pembahasan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana 2025.
Pelaksanaan forum ini diharapkan dapat menjadi media pembentukan komitmen selunuh stakeholder pembangunan, dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
Merupakan bagian tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Ptafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Sejalan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, RKPK Bireuen diharuskan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA), terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan kebijakan dan arah pembangunan akan dilaksanakan tahun 2025.(ae)