JAKARTA – Ada lima provinsi atau 15 persen paling rawan masuk kategori kerawanan tinggi pada Pemilu 2024 mendatang.
Yakni, Jakarta dengan skor 88,95, Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86) Jawa Barat (77,04) dan Kalimantan Timur (77,04).
Penilaian di atas berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, yang diluncurkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, dikutip rakyatbengkulu.disway.id dari laman resmi Bawaslu, Sabtu 17 Desember 2022.
Pihaknya juga memetakan 21 provinsi atau 62 persen, yang masuk kerawanan sedang.
Lalu, 8 provinsi atau 24 persen yang masuk kerawanan rendah.
Adapun 21 provinsi yang berada dalam tingkat kerawanan sedang:
Banten (66,53), Lampung (64,61), Riau (62,59), Papua (57,27), Nusa Tenggara Timur (56,75), Sumatera Utara (55,43), Maluku (53,69).
Lalu, Papua Barat (53,48), Kalimantan Selatan (53,35), dan Sulawesi Tengah (52,90).
Berikutnya Bali (52,75), Gorontalo (45,44), Sulawesi Barat (43,44), D.I. Yogyakarta (43,02), Kepulauan Riau (40,33), Sumatera Barat (39,68).
Sulawesi Tenggara (38,32), Aceh (38,06), Sumatera Selatan (35,07), Jawa Tengah (34,83) dan Kepulauan Bangka Belitung (29,89).
Selanjutnya, ada pula 8 provinsi dalam tingkat kerawanan rendah;
Kalimantan Utara (20,36), Kalimantan Tengah (18,77), Jawa Timur (14,74), Kalimantan Barat (12,69), Jambi (12,03), Nusa Tenggara Barat (11,09), Sulawesi Selatan (10,20), dan Bengkulu (3,79).
Pada kesempatan yang sama Bawaslu juga merilis 10 provinsi masuk ke dalam kategori kerawanan tinggi Pemilu 2024 berdasarkan hasil agregat perhitungan dari Bawaslu kabupaten/kota.
Yakni;
Provinsi Banten, Papua, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah.
Sementara itu di tingkat kabupaten/kota, IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 mendata terdapat 85 kabupaten/kota atau 16,54 persen yang masuk kategori kerawanan tinggi.
“Kami harap semua daerah tetap kondusif. Tidak terjadi hal-hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis,” ucapnya.
Diketahui, Bawaslu melakukan pemetaan potensi Kerawanan di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota seluruh Indonesia.(rb)
