PESAWARAN – Sebanyak 277 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Pesawaran mendapatkan Nomor Induk PPPK dan menerima Surat Keputusan tentang pengangkatan ASN.
Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona menyerahkan langsung SK penetapan itu pada momen peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2024 di GSG Kabupaten Pesawaran, Kamis (02/05/2024).
277 PPPK Kabupaten Pesawaran itu terdiri dari 248 orang formasi tenaga guru dan 29 orang formasi tenaga kesehatan pada penyelenggaraan Seleksi CASN Formasi Tahun 2023 pada bulan November 2023 lalu.
Pemerintah Kabupaten Pesawaran pada tahun 2023 juga kata Bupati Dendi, telah menerima Surat Keputusan Menteri PAN dan RB tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari Formasi Lulusan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-PTDI STTD melalui Pola Pembibitan sejumlah 4 CPNS.
“Telah diusulkan Nomor Induk Pegawai melalui BKN, dan keempat CPNS tersebut akan ditugaskan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran,” imbuhnya.
Orang nomor satu di Bumi Andan Jejama menyampaikan bahwa banyak guru honorer yang belum terangkat menjadi ASN. Pihaknya selalu berupaya untuk dapat mengangkat semua pegawai yang ada di Kabupaten Pesawaran.
“Namun semua kembali kekemampuan keuangan di dalam Pemkab Pesawaran itu sendiri. Yakinlah kita terus berusaha memberikan yang terbaik bagi Bumi Andan Jejama,” terangnya.
Dirinya mengucapkan selamat kepada seluruh penerima SK PPPK dan berharap amanah yang telah diberikan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bersungguh-sungguh sehingga dapat mencetak anak didik yang berkualitas, dan semoga dunia pendidikan menjadi lebih maju.
Lebih lanjut, pada peringatan Hardiknas 2024, Bupati Dendi juga membacakan sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nadiem Anwar Makarim.
Ia menyampaikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah menjadi periode yang mengesankan dalam perjalanan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI dalam memimpin gerakan Merdeka Belajar yang semakin menyadarkan akan tantangan dan peluang untuk memajukan pendidikan di Indonesia.
Bupati Dendi mengatakan mengubah sebuah sistem yang begitu besar bukanlah hal yang mudah, dan merubah perspektif tentang proses pembelajaran bukanlah tugas yang sederhana.
“Lima tahun bukan waktu yang sebentar untuk menjalankan tugas memimpin gerakan Merdeka Belajar. Namun, lima tahun juga bukan waktu yang lama untuk membuat perubahan yang menyeluruh. Kita sudah berjalan menuju arah yang benar, tetapi tugas kita belum selesai,” lanjutnya.
“Semua yang telah kita jalankan harus diteruskan sebagai gerakan yang berkelanjutan. Semua yang sudah kita upayakan harus dilanjutkan sebagai perjalanan ke arah perwujudan sekolah yang kita cita-citakan,” pungkasnya. (*)
