BANDAR LAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung menilai Pekan Raya Lampung (PRL) tahun 2024 ini lebih ke ajang mencari cuan/komersil dari pada pesta rakyat atau sarana promosi keberhasilan pembangunan Pemerintah.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Lampung, Deni Ribowo. Dikatakannya, dari awal akan diselenggarakan Pekan Raya Lampung itu pihaknya sudah mengkritisi.
Ia mengatakan dari prapersiapan pun sudah banyak hal-hal sudah tidak mencerminkan pekan raya, melainkan sebagai ajang pencari keuntungan bagi penyelenggara itu sendiri.
“Pekan Raya itu kan sebuah tempat pertemuan orang-orang untuk berbagi kegiatan hiburan atau komersial di jangka waktu temporer,” kata Anggota DPRD Lampung dari Fraksi Demokrat ini.
“Pekan raya ini dari zaman dulu dijadikan itu hari-hari libur hari nya liburan. Menjadi ajang hiburan masyarakat Lampung menjadi ajang promosi keberhasilan Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten/Kota, BUMD, BUMN kemudian perusahaan-perusahaan yang punya potensi yang ikut menopang pembangunan dan perekonomian kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung,” papar Anggota DPRD Provinsi Lampung yang akrab disapa DRB ini.
Ia mengatakan dari awal pihaknya sudah mengkritisi penyelenggara yang sudah ada embel-embel mencari cuan.
“Dari awal itu kan kita sudah mengkritisi dari dia promosinya sudah ada embel-embel mencari cuan dalam artian mencari uang. Kemudian banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan mahalnya karcis masuk ke Pekan Raya ini,” tambahnya.
Dilanjutkannya, disisi lain banyak keluhan juga terkait sewa stand yang terlalu mahal.
“Agak lucu juga gitu kan mereka sewa lokasi punya Pemprov tapi pemda dan OPD sewa stand dengan harga yang fantastis. Ini juga buat kita prihatin juga,” sambungnya.
Lanjutnya polemik keluhan masyarakat penyelenggara PRL tahun 2024 kita tidak menutup mata betul-betul banyak mengecewakan berbagai pihak.
“DPRD hanya mengawasi dari awal mengkritik karena PRL ini merupakan wajahnya Provinsi Lampung yang ditampilkan disitu semua, maka yang kita kritik bagaimana supaya penyelenggaraannya makin lebih baik.
Dari awal kita kasih masukan melalui kritikan tersebut namun terkait keluhan masyarakat tiket dengan harga Rp50 ribu itu masyarakat kita akan dapat apa nantinya,” pungkasnya.
Seperti diketahui banyak sekali keluhan dalam penyelenggaraan Pekan Raya Lampung tahun 2024 banyak keluhan dan kekecewaan masyarakat serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Salah satunya mahalnya tiket masuk yang dibandrol dari Rp20.000 hingga 50.000.
Kemudian mahalnya sewa stand OPD yang dipatok seharga sekitar 20.000.000 dengan 3×3 meter didalam gedung selama terselenggaranya PRL.
Kemudian stand UMKM ada dua pilihan yaitu dengan ukuran 3×3 meter sekitar 10.000.000 dan 5×5 meter dengan sewa sekitar 17.000.000.
Kemudian untuk anjungan sendiri ditarik biaya sewa sekitar 50.000.000 selama pelaksanaan Pekan Raya Lampung berjalan. (hs)
