LAMPUNG SELATAN – Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika mengatakan, keberadaan PTPN I Regional 7 menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas nasional.
Menurutnya, aset besar PTPN I Regional 7 yang tersebar di Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu melibatkan ribuan tenaga kerja untuk mengelolanya. Setiap pekerja mendapatan penghasilan untuk menghidupi keluarganya.
“Kemudian setiap keluarga akan membelanjakan uangnya yang akan menghidupkan ekonomi kawasan sekitarnya sehingga stabilitas ekonomi bisa terjaga,” kata Helmy Santika saat menerima silaturahmi Regional Head PTPN I Regional 7 Tuhu Bangun, di Mapolda Lampung, Selasa, 30 Juli 2024.
Dalam kunjungan ini, Tuhu Bangun didampingi oleh SEVP Business Support Bambang Agustian dan Kabag Sekretariat dan Hukum Bambang Hartawan.
Sementara jajaran Polda Lampung yang turut menyambut Karo Ops. Kombes Pol. Ardiansyah Daulay, Dir Pamobvit. Kombes Pol. Bryan Benteng, dan Dir Reskrimsus Kombes Pol Dony Arief.
Tuhu Bangun sowan ke Mapolda Lampung untuk mengenalkan diri dan jajaran yang memulai tugas sebagai region head sejak dua bulan lalu. Kunjungan ini juga dalam rangka menguatkan sinergi antara PTPN I Regional 7 dengan Polda Lampung terkait dengan kerja sama antarlembaga dan berbagai isu strategis untuk kemaslahatan bangsa.
Kapolda Lampung menyambut dengan optimistis bahwa pertemuan ini akan dioperasionalkan di lapangan. Berbagai masalah yang terjadi dengan BUMN sebagai salah satu lembaga ekonomi negara, kata dia, akan menjadi atensi dari Polda Lampung sebagai lembaga keamanan negara.
Dia menegaskan, pihaknya akan mendukung setiap langkah dan strategi bisnis PTPN I Regional 7 dengan proporsi yang tepat dan terukur.
“Kami akan mendukung penuh terhadap keberadaan PTPN I Regional 7 sebagai aset negara. Bukan sekadar aset, PTPN I Regional 7 sebagai salah satu BUMN mempunyai peran strategis perekonomian nasional, khususnya di sektor perkebunan. Sebab, ekonomi adalah faktor penting dalam tatanan stabilitas nasional,” kata jenderal bintang dua yang sempat menjadi Kapolres Lampung Utara ini.
Helmy menambahkan, kepolisian berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah operasional PTPN I Regional 7. Ini penting untuk melindungi aset negara dari berbagai ancaman seperti pencurian, perusakan, pendudukan aset tanah atau gangguan keamanan lainnya.
Sementara itu, Tuhu Bangun menyampaikan banyak hal kepada pemegang otoritas keamanan wilayah itu. Tuhu menyebut, PTPN sebagai perusahaan agro dengan aset berupa kebun yang berada di tengah-tengah masyarakat sangat rawan dari berbagai gesekan.
Selain itu, jumlah tenaga kerja dan para pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis, juga sebagai lokomotif perekonomian bangsa sehingga membuat intensitas pertemuan, transaksi, dan aneka urusan dapat berpotensi terjadi konflik.
“Kami merasa sangat membutuhkan dukungan pengamanan dengan kehadiran aparat keamanan, terutama dari Polri dan TNI. Sebab, PTPN 1 Regional 7 merupakan salah satu implementasi Program Strategi Nasional (PSN) berupa bisnis agro hulu dan hilir. Itu semuanya diperoleh atau dikelola dari aset tanah milik Perusahaan Perkebunan yang sebagian diterima dari Pemerintahan Belanda melalui proses nasionalisasi,” ujar Tuhu Bangun.
Kehadiran dan keberadaan Perusahaan ini telah penciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Tuhu melanjutkan, keuntungan dari usaha ini menjadi dividen negara sebagai pendapatan devisa, termasuk pembayaran pajak aset dan pendapatan lain nya. Oleh karena itu, Tuhu menyatakan sangat berterima kasih kepada Pak Kapolda yang sangat terbuka, responsif, dan antusias untuk mengawal proses bisnis PTPN I Regional 7.
“Kami sangat apresiai Pak Kapolda Lampung,” kata Tuhu Bangun yang juga merupakan aktivis organisasi Federasi Serikat Pekerja Perkebunan (FSPBun) Nasional ini.
Senada, SEVP Business Support Bambang Agustian menyatakan siap menindak lanjuti komitmen dalam silaturahmi atau audiensi ini. Ia mengatakan, pihaknya bersama tim akan membahas lebih detail atas segala issue aset dan hal lain yang di anggap penting dengan tim dari Polda Lampung sehingga kerja sama berkesinambungan. (pn)
