BANDAR LAMPUNG – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung, Selasa (20/8/2024), mengadakan Forum Konsultasi Publik yang bertujuan untuk memastikan pengguna layanan memiliki pemahaman yang sama mengenai pelayanan yang diberikan oleh KPPN.
Acara ini diadakan untuk menjembatani komunikasi antara KPPN dan satuan kerja (satker) yang menjadi mitra, serta untuk mendapatkan masukan dan saran guna meningkatkan kinerja KPPN.
Kepala KPPN Bandar Lampung, Jauhari, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa satker yang berjumlah sekitar 270 unit memahami layanan dan inovasi yang diterapkan oleh KPPN.
Jauhari menambahkan, masukan dari peserta sangat penting untuk meningkatkan kinerja KPPN sehingga dapat berdampak positif pada capaian kinerja satker yang bersangkutan.
“Dengan banyaknya satker yang menjadi mitra KPPN, tentunya kami menghadapi tantangan besar. Setiap satker memiliki latar belakang yang berbeda dan memerlukan perlakuan yang berbeda pula agar kami dapat terus berkinerja baik,” ujar Jauhari.
Dia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kepatuhan satker terhadap indikator pengelolaan anggaran dan keuangan yang telah ditetapkan.
Dalam forum tersebut, juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 27001:2016 antara KPPN dan satker. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan integritas dalam pelayanan yang diberikan.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung, M Dody Fachrudin, memberikan apresiasi terhadap inisiatif KPPN Bandarlampung.
“Forum Konsultasi Publik seperti ini sangat bermanfaat untuk membangun komunikasi yang lebih baik dan menyatukan persepsi. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat teridentifikasi permasalahan yang ada dan mendapatkan masukan untuk kinerja yang lebih optimal,” ungkap Dody.
Dody menambahkan bahwa pelayanan yang optimal dari KPPN diharapkan dapat berdampak pada pengelolaan dan pembelanjaan APBN oleh satker yang lebih berkualitas. (*)
