BANDAR LAMPUNG – Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lampung, Abdul Munir, menyoroti kondisi Bank Lampung yang hingga saat ini masih ‘sekarat’ atau belum mampu memenuhi persyaratan modal minimum sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Bank Lampung adalah satu-satunya lembaga keuangan milik Pemerintah Provinsi Lampung dan masyarakat Lampung. Namun, setelah 59 tahun berdiri sejak 1966, bank ini belum mampu memenuhi modal minimum yang ditetapkan OJK,” ujar Munir usai melaksanakan paripurna bersama LHBPK Senin, (3/1/2025).
OJK mewajibkan seluruh bank umum memiliki modal minimum Rp3 triliun pada akhir Desember 2024.
Namun, saat ini modal Bank Lampung baru mencapai sekitar Rp1,13 triliun.
Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, konsekuensinya Bank Lampung dapat turun status menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
“Jika statusnya turun menjadi BPR, Bank Lampung tidak lagi diperbolehkan mengelola keuangan daerah, melakukan transaksi online, dan layanan perbankan lainnya,” tambahnya.
Untuk menghindari hal tersebut, Bank Lampung dikabarkan sudah melakukan kerja sama dalam bentuk Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan Bank Jawa Timur. Untuk mengatasi kesinambungan keuangan Bank daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
Munir menilai langkah ini mencerminkan bahwa Bank Lampung belum sepenuhnya mandiri dalam pengelolaan keuangannya.
Sebagai respons, Pansus DPRD Lampung merekomendasikan agar Bank Lampung melakukan inovasi bisnis yang progresif guna mencapai modal minimum Rp3 triliun dan tetap berstatus sebagai bank umum.
“Perlu dilakukan efisiensi, intensifikasi, dan ekstensifikasi bisnis. Intensifikasi bisa dengan meninjau kembali kebijakan pembagian dividen serta fasilitas untuk komisaris dan manajemen, apakah sudah sesuai dengan kemampuan bank. Sementara ekstensifikasi dapat melalui pengembangan bisnis yang lebih progresif,” jelas Munir.
Selain itu, ia juga menyoroti transparansi dan akuntabilitas dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Lampung.
Munir menekankan bahwa dana CSR sebaiknya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“DPRD Lampung berharap dengan langkah-langkah strategis tersebut, Bank Lampung dapat tumbuh lebih kuat dan benar-benar menjadi kebanggaan masyarakat Lampung,” tandas Munir.(bl)
