BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, mengungkapkan kekhawatirannya terkait tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung untuk tahun 2025. Menurutnya, hal ini merupakan masalah serius yang perlu segera mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Berdasarkan data yang ada, target PAD Lampung 2024 dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Perubahan (APBD-P) sebesar Rp 5,1 triliun, namun realisasi PAD hanya Rp 3,3 triliun. Hal ini menunjukkan adanya penurunan signifikan dibandingkan dengan pencapaian PAD tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp 3,7 triliun, dengan selisih sekitar Rp 400 miliar.
Munir menilai bahwa PAD merupakan sektor yang sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah dan kelangsungan roda pemerintahan. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai awal tahun. Sebab menurutnya, PAD dari pajak kendaraan bermotor termasuk yang paling besar.
“Persoalan tidak tercapainya target PAD ini adalah persoalan serius. Sebagai masukan, saya menyarankan agar pemutihan pajak kendaraan dilaksanakan dari awal tahun, agar masyarakat lebih tertarik untuk melunasi kewajibannya. Dengan demikian, pendapatan daerah bisa tercapai dengan lebih optimal,” ujar Munir saat diwawancarai di ruang kerja Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Selasa (11/2).
Munir juga menekankan bahwa salah satu cara untuk mengejar target PAD adalah dengan memberikan keringanan atau pemutihan pajak kendaraan. Menurutnya, langkah ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk segera membayar pajak, sehingga memberikan dampak positif pada PAD.
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Slamet Riadi, menyambut baik usulan dari Komisi III DPRD Provinsi Lampung. Namun, ia menekankan bahwa sebelum melaksanakan program pemutihan pajak, pihaknya harus berkoordinasi dengan instansi terkait dan menunggu instruksi dari Gubernur Lampung.
“Kami mendukung setiap masukan yang bertujuan untuk meningkatkan PAD, namun kami harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan gubernur, sebelum mengambil langkah lebih lanjut,” ujar Slamet, saat diwawancarai di ruang kerjanya. (*)
