METRO – Pemerintah Kota Metro melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) pejabat Pemerintah Kota Metro dan instansi vertikal bulan Januari Tahun 2023. Acara ini guna mengevaluasi kegiatan bulan Januari, dan berlangsung di Aula Pemerintah Kota Metro, Senin (09/01/2023).
Walikota Metro,Wahdi menyampaikan kepada instansi vertikal dan keinginan untuk terus beroordinasi dengan Pemerintah Kota Metro. “Kemajuan teknologi tidak terlepas dari kemudahan sanketerbukaan,begitu juga harus kita lihat bagaimana untuk berkomunikasi dengan semua instansi vertikal dan menyampaikan hasil kinerjanya di tempat ini,” ujarnya.
Kementrian Agama Kota Metro melaporkan terkait program sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang sudah berjalan dan akan dilaksanakannya jalan sehat yang dilaksanakan oeh Kemenag Se-Provinsi Lampung.
“Kami menginformasikan berkaitan dengan pelayanan sertifikasi bagi pelaku usaha yang mana program ini yang dimulai tahun 2022 akan dilanjutkan kembali di tahun ini, dan di tahun kemarin kami sudah berhasil melaksanakan proses sertifikasi halal bagi 271 pelaku usaha yang ada di Kota Metro. Kami berharap di tahun 2023 ini lebih banyak lagi dan mengharapkan hubungan dari instansi terkait baik camat dan lurah untuk mensosialisasikan kegiatan tersebut,” katanya.
“Dan kami sampaikan dengan ditunjuknya Kota Metro sebagai tuan rumah jalan sehat yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Januari dengan jumlah peserta sekitar 7.000 sampai 10.000 orang,dan akan dibuka oleh Gubernur Lampung dan sudah dirapatkan pada tanggal 4 Januari untuk persiapan tersebut,” imbuhnya.
Perwakilan Badan Urusan Logistik (Bulog) menyampaikan stok pangan yang ada di Kota Metro. “ Bahwa adapun stok beras di kota metro 700 ton,stok komersial tersedia beras premium,minyak goreng,gula pasir dan daging,untuk menjaga stabilitas harga,kami melakukan penjualan ke distributor besar,dan barang komersil kami sudah bekerja sama dengan Dinas Perdagangan,” katanya.
Kemudian,Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,Subehi melaporkan hasil dari program Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Kami sampaikan bahwa spbe merupakan amanah dari Perpres No.95 Tahun 2018 kemudian perda no 8 tahun 2019 dan saat ini di kota metro sudah dilaksanakan, dan perwali sudah disusun,dan ini adalah penyelenggaraan pemerintahan, yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk melayani penggunanya seperti pegawai pemerintahan dan pelaku usaha. Tentu dalam hal ini kita membuat Rencana Induk,supaya kita tahu apa yang akan kita tunjuk seperti apa. Untuk programnya sudah kami susun dan dilaksanakan namun tentunya perlu didiberlakukan Perwali untuk pengesahannya.
Kepala Kesbangpol Rosita melaporkan terkait pelaksanaan Pilkada di Tahun 2024 bagi para ASN.
“Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilu,Pilpres dan Pilgub di bulan Februari dan November Tahun 2024, sudah dikeluarkan surat Netralitas ASN,BKPSDM pun sudah mengeluarkan surat tersebut, sebagai tindak lanjutnya, dimohon kepada seluruh OPD untuk mensosialisasikan dan mengikrartkan netralitas ASN ini ke seluruh Staf nya dengan menandatangani Pakta Integritas ke Dirjen Polhum dan Mendagri,” pungkasnya.(kmf)
