BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memaparkan capaian pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung sepanjang tahun 2025 dalam kegiatan Kaleidoskop Pembangunan Provinsi Lampung 2025 yang digelar di Mahan Agung, Minggu (28/12/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta insan pers dari berbagai media di Lampung.
Dalam paparannya, Gubrnur Mirza, panggilan akrabnya, menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan tahun pertama kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Jihan Nurlela yang difokuskan pada kerja nyata dan penataan fondasi pembangunan.
“Tahun 2025 ini adalah tahun awal. Bukan capaian pribadi gubernur atau wakil gubernur, tetapi kerja bersama Pemerintah Provinsi Lampung yang perlu disampaikan secara terbuka kepada publik,” ucap Gubernur.
Gubernur menjelaskan, Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga kelautan. Namun, potensi tersebut selama ini belum sepenuhnya memberikan nilai tambah maksimal bagi masyarakat.
Gubernur memaparkan, nilai komoditas Lampung mencapai sekitar Rp140 triliun per tahun. Namun, sebagian besar masih keluar daerah dalam bentuk bahan mentah sehingga perputaran ekonomi di dalam provinsi menjadi terbatas.
“Kita kaya komoditas, tapi uangnya banyak keluar. Inilah masalah mendasar Lampung, capital outflow,” ujar Gubernur.
Gubernur menyebutkan, dari total produk domestik regional bruto (PDRB) Lampung yang mencapai Rp483 triliun, jika dibagi rata per kapita seharusnya masyarakat memperoleh pendapatan sekitar Rp4 juta per bulan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan angka kemiskinan masih sekitar 10 persen dan indeks pembangunan manusia (IPM) masih relatif rendah.
Karena itu, tahun 2025 ditetapkan sebagai tahun penataan dan penguatan pondasi pembangunan dengan fokus utama pada akses, konektivitas, dan pemerataan.
*Infrastruktur Jalan Jadi Prioritas
Salah satu kebijakan utama yang disoroti adalah pembangunan infrastruktur jalan. Melalui program BMBK, Pemprov Lampung melakukan rekonstruksi, rehabilitasi, dan pelebaran pada 52 ruas jalan provinsi dengan total panjang 66,209 kilometer.
Selain itu, sebanyak 21 jembatan dibangun dan direhabilitasi dengan total panjang 451,36 meter. Pekerjaan ini menghadapi tantangan cuaca ekstrem dan kondisi geografis, namun tetap dilaksanakan secara bertahap dan hati-hati.
Hingga akhir Desember 2025, dua jembatan masih dalam proses penyelesaian. Pemerintah menegaskan keterlambatan tersebut bukan karena penghentian proyek, melainkan demi menjaga kualitas dan keselamatan konstruksi.
Berdasarkan survei November 2025, tingkat kemantapan jalan provinsi meningkat 1,71 persen menjadi 79,79 persen. Pada saat yang sama, tingkat degradasi jalan berhasil ditekan dari 4 persen menjadi 2,25 persen.
Gubernur menjelaskan, perubahan strategi pembangunan jalan menjadi kunci capaian tersebut. Jika sebelumnya pembangunan jalan lebih berorientasi pada kawasan perkebunan, kini prioritas diberikan pada wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi.
“Jalan bukan hanya soal ekonomi, tapi juga aktivitas sosial. Orang ke sekolah, ke pasar, ke tempat ibadah, itu semua butuh jalan yang layak,” ujar Gubernur.
Gubernur menargetkan pada 2027–2028, sekitar 90 persen jalan provinsi berada dalam kondisi mantap, dengan mayoritas menggunakan konstruksi beton untuk menopang angkutan hasil pertanian.
*Konektivitas Darat, Laut, dan Udara
Pembangunan infrastruktur diperkuat dengan peningkatan konektivitas. Di jalur laut, lintasan Bakauheni–Merak tetap menjadi urat nadi nasional dengan pergerakan penumpang dan kendaraan yang tinggi.
Untuk mendukung kelancaran arus, terutama pada masa Natal dan Tahun Baru, sebanyak 47 kapal disiapkan untuk melayani penyeberangan. Armada ini dioperasikan BUMD Provinsi Lampung bersama mitra operator.
Di sektor udara, Pemprov Lampung memperkuat Bandara Radin Inten II sebagai bandara internasional sekaligus merealisasikan reaktivasi Bandara Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan.
*Desa Kumaju dan Penguatan Ekonomi Rakyat
Pembangunan tidak berhenti pada infrastruktur. Pemerintah Provinsi Lampung mengusung Desa Kumaju sebagai program unggulan penguatan ekonomi desa berbasis potensi lokal.
Program ini mencakup pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, hingga UMKM. Sepanjang 2025, sebanyak 500 unit pusat produksi pupuk organik cair dibangun di desa-desa.
Program tersebut menjangkau lebih dari 190.000 petani di lahan seluas 175.788 hektar, dengan dampak sosial mencapai 477.000 jiwa. Ketergantungan pupuk kimia berhasil ditekan hingga 30 persen dan produktivitas meningkat sekitar 25 persen.
Di sisi hilirisasi, Pemprov Lampung membangun 34 unit bed dryer di 34 desa. Setiap unit mampu mengeringkan hingga 200 ton padi dan 300 ton singkong per bulan, sekaligus menekan kehilangan hasil panen hingga 7 persen.
“Program ini bertujuan membangkitkan cara berpikir inovatif masyarakat desa agar mandiri dan berdaulat,” ucap Gubernur.
*Pengendalian Inflasi dan Stabilitas Harga
Pemprov Lampung juga memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Pemantauan harga dilakukan rutin di 15 kabupaten/kota dan menjadi dasar kebijakan intervensi pasar.
Operasi pasar murah digelar menjelang hari besar keagamaan nasional untuk menjaga pasokan dan melindungi daya beli masyarakat. Hasilnya, hingga akhir Desember 2025 inflasi Lampung berada pada level terkendali dan termasuk terendah secara nasional.
Salah satu kebijakan yang berdampak langsung adalah menjaga harga minyak goreng tetap rendah, sehingga memberi ruang bagi rumah tangga dan pelaku usaha kecil.
*Pendidikan dan Peningkatan SDM*
Di bidang pendidikan, Pemprov Lampung membebaskan uang komite bagi siswa SMA, SMK, dan SLB Negeri melalui Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD).
Selain itu, Sekolah Rakyat mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025–2026 di tiga lokasi rintisan untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Program ini dirancang berasrama dengan pendanaan dari APBN.
Pemprov Lampung juga menjalankan program Kelas Migran Vokasi untuk menyiapkan lulusan SMA dan SMK bekerja di luar negeri, khususnya Jepang. Sebanyak 137 siswa mengikuti program ini pada 2025.
Lebih dari 23.000 ijazah siswa yang sempat tertahan di sekolah negeri dan swasta berhasil dibebaskan, membuka akses mereka ke dunia kerja dan pendidikan lanjutan.
*Layanan Kesehatan dan Transformasi Digital
Di sektor kesehatan, berbagai inovasi layanan diluncurkan, seperti Klinik Berhenti Merokok, Klinik Nyeri dan Paliatif, serta layanan shuttle bus lamban tupak puaghi.
Upaya pengendalian tuberkulosis diperkuat melalui pendekatan Active Case Finding. Hingga 19 Desember 2025, capaian penemuan kasus TBC mencapai 60 persen dari target.
Pemprov Lampung juga meresmikan RSUD Mohammad Thohir di Kabupaten Pesisir Barat sebagai rumah sakit rujukan tipe C untuk wilayah terluar Lampung.
Transformasi pelayanan publik diwujudkan melalui peluncuran aplikasi super app “Lampung In” pada 15 Juni 2025. Hingga Desember 2025, aplikasi ini telah diunduh lebih dari 14.000 kali dan menampung 588 laporan masyarakat.
*Tahun Awal Menuju Perubahan
Gubernur menegaskan, tahun pertama kepemimpinannya bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang arah pembangunan yang berpihak pada masyarakat.
“Kami memilih bergerak, menata fondasi, dan memastikan pembangunan benar-benar dirasakan,” ujarnya.
Gubernur menutup paparannya dengan menegaskan komitmen Pemprov Lampung untuk terus memperkuat sinergi pusat dan daerah demi mewujudkan Lampung yang lebih maju, adil, dan berdaya saing.
“Perjalanan ini baru dimulai. Lampung Maju, menuju Indonesia Emas,” pungkas Gubernur.
Pada kegiatan tersebut, Gubernur juga mendapatkan banyak saran, masukan, kritik sekaligus apresiasi atas pembangunan di Provinsi lampung para insan pers dan para pegiat media, pada sesi diskusi dangan yang dipimpin langsung oleh Sekda Marindo Kurniawan sebagai moderator.
Menutup diskusi tersebut, Sekda Marindo Kurniawan mengatakan bahwa tahun 2025 adalah tahun penataan pondasi dari pembangunan di Provinsi Lampung.
“Pondasi telah dibangun, arah pembangunan juga insyaallah semakin jelas. Izinkan Pak Gubernur, Bu Wakil Gubernur dan kami Pemprov Lampung melanjutkan kerja-kerja di tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya. Memperkuat kolaborasi, wabil khusus tentunya dengan para penggiat media, media sosial, media elektronik, media TV dan semuanya, yang insyaallah selalu berpihak kepada rakyat,” tutup Sekda Marindo Kurniawan. (*)
