Seluruh Fraksi di DPRD Lampung Kompak Tolak Pengurangan Jumlah Kursi Jadi 75

BANDAR LAMPUNG  – Delapan Faraksi yang berada di DPRD Provinsi Lampung kompak menolak adanya rencana pengurangan jumlah kursi dari 85 menjadi 75 pada Pemilu 2024 mendatang.
Keputusan tersebut merupakan hasil pertemuan internal dari seluruh perwakilan fraksi DPRD Lampung di rumah inspirasi milik Ismet Roni, Enggal, Bandarlampung, Rabu (18/1/2023) malam.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Lampung, Supriyadi Hamzah mengatakan, delapan fraksi menolak apabila wacana pengurangan jumlah kursi benar-benar diterapkan.
“Kami sepakat, soal Dapil dan jumlah kursi DPRD Lampung tidak diubah, tetap 85 kursi,” ujarnya.
Fraksi PDIP Apriliati mengatakan, perbandingan jumlah kepadatan penduduk di Lampung saat ini, pada Pemilu 2009, Lampung memiliki kuota kursi legislatif 75 kursi.
Pada Pemilu 2014, dari 75 naik lalu bertambah menjadi 85 karena jumlah penduduk di Lampung menjadi sekitar 9,2 juta lebih.
“Oleh karena itu, kami bersepakat meminta 85 kursi tidak berkurang,” kata dia.
Kemudian ketua Fraksi PAN DPRD Lampung Abdullah Surajaya, mengklaim seluruh fraksi sepakat daerah pemilihan (dapil) pemilihan umum legislatif (pileg) DPR dan DPRD provinsi untuk 2024 tak berubah.
Namun, saat ini DPRD tak lagi memiliki kewenangan untuk menata dapil DPR/DPRD provinsi. Kewenangan itu kini sepenuhnya dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Kami sudah sepakati untuk dapil DPR RI dan dapil provinsi, sikap kami adalah tidak ada perubahan sama dengan lampiran dalam UU Nomor 7 tahun 2017,”
Sementara itu, Noverisman Subing dari Fraksi PKB menambahkan, KPU tak perlu membuat persoalan baru. Menurutnya Putusan MK tak memerintahkan menata dapil menata kursi.
“Coba dibaca deh. Jadi tak setiap keputusan itu harus dilakukan, bisa iya bisa tidak. Kecuali diperintahkan,” tandasnya.
Diketahui, acara tersebut dihadiri oleh wakil dari 9 partai politik yang memiliki keterwakilan di DPRD. Diantaranya, tiga anggota DPRD dari Fraksi Golkar: Supriyadi Hamzah (ketua fraksi), Ismet Roni, dan Ali Imron.
Abdullah Surajaya (fraksi PAN), Joko Santoso (fraksi PAN), Noverisman Subing (FPKB), Gerinza Reza Pahlevi (Fraksi Nasdem), Fachruroozi (Gerindra), Apriliati (PDIP), dan Ringgo Oktabara (PKS).  (rl)