LAMPUNG BARAT – Pemerintah Daerah (Pemda) Lampung Barat melakukan Rapat koordinasi (Rakor) dan Asistensi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung yang berlangsung di ruang rapat Bagian Perekonomian Setdakab. Lampung Barat, Selasa (31/1/2023).
Rakor itu dihadiri langsung Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung Bambang Hermanto yang disambut oleh Asisten bidang perekonomian dan pembangunan Wasisno Sembiring.
Rakor itu pun dihadiri seluruh pimpinan perbankan yang ada di Lampung Barat, BAZNAS Lampung Barat serta sejumlah perwakilan Perangkat Daerah Lampung Barat.
Asisten bidang perekonomian dan pembangunan Wasisno Sembiring, dirinya menyambut baik rakor tersebut, sebab TPAKD merupakan langkah percepatan akses keuangan di daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Tujuan kita adalah bagaimana menyusun strategi dan menjawab tantangan kita ke depan,” ujarnya.
Sementara itu Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung Bambang Hermanto dalam rakor tersebut memaparkan mengenai arah strategis TPAKD, mulai dari penyusunan program kerja hingga rencana aksi yang termaktub dalam empat misi.
Misi pertama ialah memperkuat infrastruktur dan peningkatan titik akses keuangan di daerah. Kedua, memastikan keberlanjutan TPAKD untuk jangka panjang. Ketiga, memperkuat kapasitas anggota TPAKD dan peningkatan kinerja TPAKD. Keempat, mendukung pencapaian target literasi dan inklusi keuangan.
Bambang Hermanto menyatakan, pihaknya menginginkan adanya peran dari daerah terkait dengan program inklusi dan literasi keuangan.
“Kalau kita lihat bahwa program yang terkait dengan inklusi keuangan menjadi bagian program nasional,” kata Bambang.
Dengan adanya penyelarasan upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan diharapkan dapat meningkatkan perlindungan masyarakat secara finansial.
Kemudian Bambang berharap akan adanya inovasi kreatif dari daerah yang nantinya bakal berimbas pada pendapatan yang sesuai kebutuhan.
“Karena setiap daerah berbeda, sehingga diperlukan inovasi masing-masing daerah menyusun program kerja,” ujarnya.
Selain itu Bambang mengatakan jika peran pemerintah di sini sangat penting, pemerintah dituntut harus bisa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memajukan perekonomian, khususnya masyarakat yang berada di desa.
“Kegiatan ini harus mampu mendorong keberadaan komunitas atau kelompok usaha dan tani,” ungkapnya.
“Ini menjadi salah satu fokus membuka akses keuangan dari pelosok desa,” tambahnya.
Selain itu di tahun 2023 ini, pihaknya menyatakan terdapat beberapa program yang sifatnya tematik, mulai dari produk/layanan tabungan, produk/layanan pembiayaan serta pengembangan infrastruktur dengan akselerasi pemanfaatan produk/layanan keuangan syariah.
“Ada beberapa program yang kita fokuskan untuk akselerasi pemanfaatan produk syariah,” pungkasnya. (jl)
