BANDAR LAMPUNG – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bandar Lampung meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengaktifkan website. Hal itu menindaklanjuti temuan banyak website OPD yang tidak pernah meng-update informasi.
Kepala Bappeda Bandar Lampung, Khaidarmansyah mengungkapkan, konsep smartcity sudah menjadi komitmen seluruh wali kota se-Indonesia. Hal itu untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
Pengelolaan website menjadi salah satu elemen yang menunjukkan ke arah smartcity. Website harus bisa dioptimalkan untuk memberikan informasi kinerja dan pelayanan dari setiap OPD.
“Saya sudah meminta Diskominfotik agar website Pemkot selalu aktif dan memberikan informasi terbaru,” ungkapnya, Minggu, 19 Februari 2023.
Meski pengelolaan website tidak optimal, ia mengatakan sejumlah OPD sudah melakukan digitalisasi dalam bekerja dan pelayanan. Hal itu menunjukkan Pemkot Bandar Lampung sudah menerapkan konsep smart government.
Ia menjelaskan, dalam smartcity terdapat sejumlah konsep yang harus diterapkan. Selain smart government, pemerintah juga harus menerapkan smart social, smart living, smart transportation.
“Di Bappeda ada Eplaning, Bpkad Ebudgeting, Ebilling untuk bayar pajak, Disdukcapil ada aplikasi Permen Manis. Ini menunjukkan Bandar Lampung sudah mulai menerapkan smart government,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam smartcity terdapat sejumlah konsep yang harus diterapkan. Selain smart government, pemerintah juga harus menerapkan smart social, smart living, smart transportation.
“Di Bappeda ada Eplaning, Bpkad Ebudgeting, Ebilling untuk bayar pajak, Disdukcapil ada aplikasi Permen Manis. Ini menunjukkan Bandar Lampung sudah mulai menerapkan smart government,” ujarnya.
Ke depan hal itu akan menjadi perhatian khusus Wali Kota Bandar Lampung. Salah satunya pemerintah sedang mengupayakan integrasi sejumlah layanan. Menurutnya, sejumlah layanan yang digunakan pemerintah sudah terintegrasi seperti Eplaning dan Ebudgeting.
Kemudian ia menambahkan, pemerintah juga saat ini sedang membangun Mall Pelayanan Publik. Gedung itu akan menjadi pusat pelayanan yang disediakan pemerintah. (*)
