MUARA BUNGO – Maraknya aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Bungo, ditanggapi Gubernur Jambi, Al Haris, Kamis (19/10/2023).
Haris mengungkapkan pihaknya memiliki kendala dalam proses penerbitan izin pertambangan rakyat (IPR). Ini disampaikan gubernur, usai menghadiri acara HUT ke-58 Kabupaten Bungo, di gedung DPRD Bungo, Kamis (19/10/2023).
Haris mengatakan, selama ini, proses penerbitan IPR terkendala, karena pihak yang mengajukan belum melengkapi persyaratan.
“Sepanjang memenuhi persyaratan, itu kita bikin semua izinnya,” sebut Al Haris.
Pemprov Jambi kata dia, tidak mau mengeluarkan izin jika kelengkapan persyaratan tak dimiliki. Ia menilai, hal tersebut nantinya dapat menimbulkan persoalan baru.
Gubernur mengungkapkan bahwa pihaknya juga menginginkan persoalan tersebut selesai, agar tidak lagi adanya aktivitas PETI tanpa mengikuti aturan-aturan.
“Prinsipnya kami ingin cepat selesai. Tapi, tinggal lagi pihak yang mengurus izinnya tidak kooperatif, datanya kemudian perusahaannya,” jelasnya.
Sebelumnya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bungo, menyoroti aktivitas PETI yang kian marak di Kabupaten Bungo.
Ketua PMII Bungo, Zami, mengatakan, mahasiswa se Kabupaten Bungo sudah pernah melakukan audiensi dengan pemerintah dan DPRD terkait aktivitas PETI.
Menurutnya, aktivitas PETI sudah sudah semakin marah dan menjadi sumber pencaharian masyarakat.
“Kita ingin ini segera diselesaikan, pemerintah harus berikan pekerjaan yang layak bagi masyarakat ini supaya mereka tidak bekerja lagi,” sebut Zami, usai menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka HUT ke-58 Kabupaten Bungo, Kamis (19/10/2023).
Zami menilai kondisi air sungai yang semakin keruh, diakibatkan oleh aktivitas PETI. Selain itu, juga menimbulkan dampak kerusakan lingkungan.
Ia bahkan mengklaim pihaknya memiliki data beserta bukti aktivitas PETI. Bahkan kata dia, banyak aktivitas PETI menggunakan alat berat.
Zami pun memberikan warning kepada pemerintah, jika persoalan tersebut tidak kunjung diselesaikan, pihaknya akan melakukan aksi besar. “Jikalau tidak bisa diselesaikan, maka mungkin kami akan aksi besar-besaran di Bungo ini,” jelasnya. (*)
