JAKARTA – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menemui anggota komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Senayan, Jakarta.
Pertemuan itu dalam rangka membahas anggaran dan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2024.
Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, M Rizal Falevi Kirani, mengatakan pembahasan anggaran itu sesuai dengan diharapkan oleh Pemerintah Aceh. Di mana dana yang dibagikan tidak setengah-setengah.
“Karena sebagian besar tanggung jawab harus dipikul oleh Anggaran Pendapatan Belanja Nasional atau APBN,” kata Falevi, usai pertemuan di Jakarta, Rabu, 15 November 2023.
Falevi menyebutkan Pemerintah Aceh hanya mampu menyediakan anggaran sekitar 20 persen.
Sementara sisanya dipikul oleh pemerintah kabupaten atau kota. Falevi berharap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung Aceh terkait anggaran PON 2024.
Mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tidak memungkinkan untuk melaksanakan event olahraga empat tahunan itu.
“Karena itu, kami berharap PON terlaksana dengan anggaran yang memadai,” ujar Falevi. Falevi juga meminta pembangunan venue PON Aceh-Sumut dibangun secara menyeluruh. Bukan hanya sekedar merehab yang sudah ada.
Menurut Falevi, pada beberapa provinsi yang menjadi tuan rumah dibangun fasilitas atau venue baru. Seperti stadion dengan alokasi anggaran yang besar.
“Hal itu tidak mungkin dilakukan dengan APBA,” kata dia.
“Kami harapkan PON di Aceh akan meninggalkan fasilitas yang berkesan dan berkelanjutan.”
Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI, Illiza Sa’aduddin Djamal, kecewa terhadap pemerintah pusat yang menganggarkan perhelatan PON di Aceh.
Meskipun pemerintah pusat sedang berupaya menangani persoalan utang negara.
“Sulit menyalahkan pihak mana yang salah karena penundaan dari pemerintah Aceh dalam mengusulkan anggaran untuk venue, fasilitas PON, dan lainnya,” sebutnya.
Meskipun waktu yang tersisa hanya beberapa bulan dan proses lelang venue masih berlangsung, dia berharap semuanya dapat diselesaikan. Namun, anggarannya sangat tidak mencukupi.
Anggota DPR RI asal Aceh itu pasrah terhadap penganggaran untuk pelaksanaan PON di Aceh.
Sebab hanya bisa berperan dalam pengawasan dan alokasi anggaran.
“Kami berharap agar pemerintah Aceh melakukan upaya lebih intensif dalam koordinasi dengan pemerintah pusat dan legislatif, baik DPR RI maupun DPRA, guna menjaga sinergi dan kesatuan dalam menjalankan PON dengan baik.
Tujuan kami adalah meningkatkan prestasi PON di Aceh lebih dari yang telah dilakukan di provinsi lain sebelumnya,” ujarnya. (ajnn)
