PALEMBANG – Bank Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan menyiapkan uang kuartal Rp3,9 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan. Jumlah ini mengalami kenaikan 9 persen dari tahun sebelumnya.
Kepala Bank Indonesia Sumsel, Erwin Soeriadimadja mengatakan, kenaikan permintaan likuiditas tersebut seiring dengan pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), serta peningkatan aktivitas masyarakat saat Ramadan dan Idul Fitri, sehingga berdampak terhadap menguatnya aktivitas ekonomi dan pembayaran masyarakat Sumsel.
“BI juga membuka layanan penukaran Uang Pecahan Kecil (UPK) di 145 titik penukaran bekerja sama dengan perbankan di Sumsel selama periode Ramadan dan menjelang lebaran,” ujarnya, Senin (20/3/2023).
BI juga akan memberikan layanan penukaran di sejumlah area publik seperti rest area tol, stasiun kereta api (KA), pusat perbelanjaan, serta di beberapa desa di tepian Sungai Musi melalui program Susur Sungai Musi.
“Kami juga mengimbau masyarakat agar menukar uang di tempat-tempat penukaran resmi seperti di loket perbankan dan kas keliling Bank Indonesia guna menghindari risiko uang palsu,” katanya.
BI Sumsel mengimbau kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan aplikasi PINTAR di https://pintar.bi.go.id dalam memesan penukaran uang rupiah sebelum hadir ke lokasi penukaran guna menghindari kerumunan.
“Mendorong masyarakat untuk menggunakan transaksi pembayaran secara nontunai, salah satunya melalui edukasi penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai salah satu metode pembayaran,” katanya.
Berdasarkan data hingga Februari 2023, kata Erwin, tercatat sebanyak 620.457 merchant di Sumsel telah menggunakan QRIS atau tumbuh meningkat 63,91 persen (yoy).
“Berkaitan dengan Program 45 Juta Pengguna QRIS di akhir tahun 2023 secara nasional, BI Sumsel terus melakukan sosialisasi dan edukasi QRIS terhadap masyarakat. Per Januari 2023 telah mencapai sejumlah total 811.698 user,” katanya.
Selain itu, Bank Indonesia juga mengajak masyarakat untuk senantiasa berbelanja bijak dan melakukan konsumsi secara wajar dan tidak berlebihan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
“Mengingat pemerintah daerah akan senantiasa hadir dan berkoordinasi guna memastikan ketersediaan pasokan komoditas pokok selama HKBN, sehingga stabilitas harga tetap terjaga,” katanya. (*)
