LAMPUNG TIMUR – Buntut pernyataannya yang kontroversial, akhirnya justru membuat blunder bagi Hairul Azman yang baru beberapa bulan menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Lampung Timur (Lamtim).
Direktur Masyarakat Peduli Demokrasi dan Hukum (MPDH) Provinsi Lampung, Jupri Karim, meminta Bupati Dawam Rahardjo untuk segera melakukan evaluasi atas kelayakan, kemampuan, dan kualitas Hairul Azman yang diberi posisi Plt Kadiskes Lamtim.
Mengapa begitu? “Karena dengan pernyataannya bila program berobat gratis yang diluncurkan bupati sebelumnya tidak mendidik dan tidak mengedukasi masyarakat, menunjukkan yang bersangkutan memang tidak memahami tupoksi tugasnya. Dia tidak memahami, bahwa urusan kesehatan itu bukan soal mendidik, tetapi kesehatan masyarakat menjadi tanggung jawab negara, dalam hal ini Pemkab Lamtim. UUD 1945 yang menegaskan demikian. Jadi, rendah sekali pemahaman yang bersangkutan terhadap tupoksinya sebagai Kadiskes,” kata Jupri Karim, Kamis (23/5/2024) malam.
Ditambahkan, urusan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur merupakan hak setiap warga negara yang harus diberikan oleh pemerintah.
“Prinsipnya adalah yang sakit diobati, yang di rumah dibantu makan minumnya. Tapi, kalau kinerjanya saja belum dirasakan masyarakat namun justru menyalahkan program berobat gratis yang dilakukan bupati sebelumnya, menunjukkan yang bersangkutan memang tidak mempunyai kapasitas. Jadi, saya meminta Bupati Dawam Rahardjo untuk mengevaluasi dan menggantinya. Ini demi pelayanan kesehatan yang prima untuk masyarakat Lamtim,” urai Jupri Karim panjang lebar.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Hairul Azman telah membuat pernyataan yang berujung banyak pihak dan masyarakat setempat antipati. Akibatnya, ia pun menuai banyak hujatan.
Hal ini berawal dari beredarnya sebuah video yang menayangkan pernyataan Plt Kadiskes Lamtim tersebut. Dengan gamblang, Hairul Azman menilai bila program berobat gratis bagi warga masyarakat kabupaten setempat yang digagas bupati sebelumnya –Zaiful Bokhari- tidak mendidik dan tidak memberikan edukasi sama sekali bagi masyarakat Lamtim.
Tidak hanya itu. Bahkan Hairul Azman menilai, program berobat gratis gagasan bupati terdahulu tersebut justru merugikan masyarakat. Karena program itu hanya sebatas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sukadana saja.
Lebih lanjut Hairul Azman menilai, program bupati sebelumnya cenderung dipaksakan, sehingga mengakibatkan Pemkab Lamtim berutang Rp 8,5 miliar kepada pihak rumah sakit setempat.
Menanggapi pernyataan Plt Kepala Dinas Kesehatan Lamtim tersebut, mantan Bupati Zaiful Bokhari yang meluncurkan program berobat gratis dimaksud, menyebut, Hairul Azman tidak paham dan tidak mengetahui kondisi warga Lampung Timur secara utuh.
“Kalau tidak paham, ya sudah jangan jadi pelayan di Lampung Timur, karena masih banyak putra daerah yang mampu menangani urusan ini,” kata Zaiful Bokhari dengan santai.
Ia menilai, saat ini memang pejabat Pemkab Lamtim banyak yang tidak memiliki rasa peduli dan empati terhadap warganya, khususnya warga yang kurang mampu.
Senada dengan Zaiful Bokhari, Ketua Forum Pembauran Masyarakat Lampung Timur, Sopyan Subing, menilai, pernyataan Plt Kepala Dinas Kesehatan Hairul Azman itu sebagai wujud bila yang bersangkutan tidak memiliki nurani, dan cenderung menunjukkan kebodohannya di muka umum.
“Kalau dibilang program berobat gratis itu tidak mendidik dan justru merugikan masyarakat, coba dijelaskan lebih rinci, merugikannya dimana,” terang Sopyan Subing.
Di tempat terpisah Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bersama Kita Bisa (BERKITAB) menyatakan, bahwa ucapan Plt Kepala Dinas Kesehatan tersebut menunjukkan apa yang ada di dalam hati dan kepalanya.
“Inilah akibatnya kalau pejabat hasil impor, dia pasti tidak memahami kondisi masyarakat Lampung Timur. Memangnya kenapa kalau hanya bisa ditangani sebatas di RSUD Sukadana saja? Menurut saya, itu masih jauh lebih baik dari apa yang dilakukan bupati saat ini, yang menonaktifkan ratusan ribu warga peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh APBD Lampung Timur. Padahal, APBD itu kan uang rakyat,” tuturnya.
Ia meminta Hairul Azman untuk konsentrasi saja memantapkan program pelayanan kesehatan bagi masyarakat Lamtim, sesuai dengan kapasitas saat ini. Tanpa harus menyalahkan program berobat gratis kemasan bupati sebelumnya.
“Kerja saja sesuai tupoksi. Ingat, seluruh masyarakat Lamtim memerlukan pelayanan kesehatan yang paripurna. Coba berbuat saja yang maksimal sesuai jabatannya. Kami pasti terus memantau bagaimana kinerja sebagai Plt Kadiskes Lamtim,” lanjutnya.
Sayangnya, sampai berita ini ditayangkan belum didapat penjelasan dari Plt Kadiskes, Hairul Azman, dan Bupati Dawam Rahardjo. (fjr)
