LAMPUNG SELATAN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lampung Selatan mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Penyampaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) di lingkungan Kementerian, Lembaga dan Daerah secara virtual meeting.
FGD tersebut diikuti oleh Kepala Bidang Informasi Publik Diskominfo Kabupaten Lampung Selatan, Novi Riantina, bersama Pranata Humas Ahli Muda, Rahmawati Naibaho, melalui aplikasi zoom meeting dari Kantor Diskominfo setempat, Jumat (24/1/2024).
Dalam paparannya, Kepala Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat Ombudsman RI, Patnuaji Agus Indrarto menjelaskan, kegiatan FGD tersebut merupakan upaya meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat di tingkat nasional maupun daerah.
Dalam pelaksanaannya, lanjut Patnuaji Agus Indrarto, perlu mengutamakan monitoring dan evaluasi untuk memastikan pengelolaan pengaduan masyarakat berjalan efektif dan responsif.
“Misal masyarakat menyampaikan infrastruktur jalan rusak. Peran SP4N-LAPOR ada di koordinasi, melakukan penguatan tata pengengola pengaduan masyarakat,” katanya.
Patnuaji Agus Indrarto juga menyampaikan, apabila dalam kurun waktu 60 hari laporan tidak ditindaklanjuti atau direspon, maka pelapor akan menerima notifikasi yang berisi laporan persetujuan akan diteruskan kepada Ombudsman.
“Ada notifikasi yang disampaikan oleh pelapor, mengapa tidak melakukan tindak lanjut yang diperlukan. Melihat pengaduan yang berulang apakah ada masalah sistemik, maka Ombudsman mendapat tugas melakukan kajian,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Informasi Publik Diskominfo Lampung Selatan, Novi Riantina, mengatakan hadirnya SP4N-LAPOR tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk terus memperbaiki sistem pelayanan publik berdasarkan aspirasi masyarakat.
“Kami berharap melalui SP4N-LAPOR ini pemerintah daerah dapat memperoleh masukan dan strategi baru untuk meningkatkan tanggung jawab pengelolaan pengaduan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan,” katanya.(*)
