JAKARTA – Ribuan tenaga honorer R2 dan R3 yang telah terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dari seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025) pagi. Mereka menuntut agar ada kepastian pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) penuh waktu.
Dari pantauan, para ribuan tenaga honorer itu kompak mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Terlihat, mereka nampak membawa spanduk dan poster untuk menuntut agar diangkat menjadi P3K penuh waktu.
Aksi tersebut sempat memanas, lantaran ribuan tenaga honorer itu sempat menutup Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi, Jakarta Barat. Aksi bermula kala orator menyuarakan tuntutan mereka dari atas mobil komando untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kemudian, orator pun menyerukan agar para tenaga honorer yang terdiri dari sejumlah daerah itu pun memblokir jalan di depan Gedung DPR RI.
Aksi ini diikuti oleh sekitar 2.000 peserta perwakilan dari berbagai provinsi, termasuk Lampung, Aceh, Kalimantan, Jawa Barat, Bengkulu, Banten, dan daerah lainnya.
Kabupaten Pesawaran sendiri mengirim 32 orang perwakilan, dikoordinir Widodo Bsc dan Ketua Forum organisasi profesi Kab. Pesawaran dr. Wahyan SE., MM bersama perwakilan dari dinas terkait, rumah sakit, puskesmas, tenaga pendidik, dan kecamatan.
Rombongan dari Pesawaran ini juga dikawal oleh anggota Komisi IV DPRD Pesawaran Dedi Wahyudi Amd. Kep. dari Partai Golkar.
Para peserta aksi berangkat dari Lampung pada Minggu sore (2/2/2025) dan tiba di Jakarta untuk langsung bergabung dengan ribuan honorer lainnya di depan Gedung DPR RI.
Dalam aksi ini, para honorer mengajukan sejumlah tuntutan kepada DPR RI, antara lain menuntut hak honorer R2 R3 untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu dan menolak sistem PPPK paruh waktu.
Kemudian, meminta kepastian dari pemerintah pusat terkait jadwal pengangkatan honorer R2 R3 menjadi PPPK penuh waktu dan mendesak Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengangkatan honorer R2 R3 yang sudah masuk dalam database menjadi PPPK penuh waktu.
Selain itu, Memoratorium seleksi CPNS sampai seluruh honorer R2 R3 diangkat menjadi PPPK penuh waktu dan berharap menyerahkan anggaran kepegawaian ke pemerintah pusat, agar tidak lagi dikelola oleh pemerintah daerah.(pik)
