GEDONG TATAAN – Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Pesawaran memprotes tindakan pencopotan Alat Peraga Sosialisasi (APS) partai yang terjadi di Desa Sukamaju Kecamatan Punduh Pidada kabupaten setempat.
Kedua DPD II Partai Golkar Kabupaten Pesawaran Yusak mengatakan, apapun alasannya, jika aparatur pemerintah hendak menurunkan bendera-bendera partai yang terpasang pada masa kampanye ini, maka mereka harus berkoordinasi dengan dengan pihak Bawaslu terlebih dahulu.
“Jadi mereka harus berkoordinasi dengan Bawaslu dan nanti Bawaslu yang akan menentukan atau mengambil langkah lebih lanjut terkait keberadaan APS partai berdasarkan mekanisme yang diatur dalam ketentuan yang berlaku,” kata Yusak, Senin, 29 Januari 2024.
Menurutnya, Kades ataupun aparatur desa lainnya tidak bisa secara sewenang-wenang menurunkan atribut-atribut partai tertentu.
“Apalagi kalo disinyalir oknum Kades tersebut berpihak pada salah satu partai atau calon tertentu, maka persoalannya akan berujung pada pelanggaran netralitas Kades yang jelas diatur sanksinya dalam undang-undang,” ujarnya.
Dirinya mengungkapkan, terlepas benar ataupun salah, ada prosedur dan mekanisme yang harus dipahami oleh semua pihak dalam menanganinya.
“Untuk itu kami minta bendera-bendera yang diturunkan tersebut dapat segera dipasang kembali oleh pihak yang menurunkannya, sembari kami merumuskan langkah-langkah yang akan diambil dalam menyikapi persoalan ini,” pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Hipni Idris Calon anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Dapil 4 dari Partai Golkar, berencana akan melaporkan oknum RT, Kadus dan Kades Suka Maju Kecamatan Punduh Pidada ke Aparat Penegak Hukum (APH).
Laporan tersebut terkait dugaan pengrusakan atau tanpa konfirmasi mencopot Alat Peraga Kampanye (APK) berupa bendera Partai Golkar, oleh Kades Suka Maju Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran, Firman Ardana.
Hipni Idris mengatakan, oknum Kades tersebut memerintahkan Kadus dan RT untuk mencopot APK berupa bendera Partai Golkar tanpa konfirmasi terlebih dahulu.
“Tidak hanya bendera Partai Golkar saja, tapi ada bendera Partai Gerindra, PAN dan juga PKS yang mereka copot,” kata dia, saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler, Minggu, 28 Januari 2024. (wi)
