BANDAR LAMPUNG – Keberadaan dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Lampung, Senin (6/1/2025) siang, dievaluasi secara menyeluruh dalam rapat khusus yang langsung dipimpin Pj Gubernur, Samsudin.
Pada rapat yang digelar di Ruang Sakai Sambayan Kantor Gubernur Lampung di Teluk Betung, itu seluruh pimpinan BUMD diwajibkan hadir. Selain juga diikuti oleh para pejabat penting di lingkungan Pemprov Lampung.
Mulai dari Pj Sekdaprov Fredy SM, Kepala BPKAD Marindo Kurniawan, Kepala Dishub Bambang Sumbogo, Kepala Diskominfotiksan Achmad Saifullah, Kepala Dinas ESDM, Kepala Biro Hukum Puadi Jailani, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Slamet Riadi, Kepala Biro Perekonomian Rinvayanti, Kepala Biro Administrasi Pembangunan, dan Plh Inspektur.
Menurut Agenda Harian Gubernur Lampung, Senin 6 Januari 2025, rapat khusus membedah BUMD dengan tajuk Pembahasan Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Kinerja 2025 itu akan dimulai pukul 13.30 WIB.
Seperti diketahui, per 31 Desember 2023 saja, Pemprov Lampung telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 862.458.152.580,23. Itu hanya untuk penyertaan modal pada tiga BUMD, yaitu PT Bank Lampung dikucuri Rp 642.809.124.072,42, PT Wahana Raharja ditambah suntikan dana Rp 3.673.141.148,40, dan PT Lampung Jasa Utama (LJU) kecipratan anggaran Rp 215.975.887.359,56.
Pada tahun sebelumnya, yaitu per 31 Desember 2022, untuk “menghidupi” tiga BUMD tersebut, Pemprov Lampung menghabiskan anggaran Rp 650.733.643.427,81. Dengan perincian ke PT Bank Lampung Rp 623.294.561.591,72, ke PT Wahana Raharja Rp 3.450.913.622,53, dan PT LJU Rp 23.988.168.315,56.
Bagaimanakah “kehidupan” tiga BUMD itu selama ini? Mengacu pada Laporan Keuangan Pemprov Lampung Tahun 2023, layak dibilang suntikan dana ratusan miliar tersebut tidak menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yang memadai. Bahkan faktanya, kini PT Bank Lampung telah “dalam pengendalian” Bank Jatim.
PD Wahana Raharja pun tidak mendapat keuntungan. Bahkan di tahun 2010 saja masih ada piutang Rp 185.000.000, yang menurut catatan BPK RI Perwakilan Lampung, perusahaan tidak untung tetapi menyetor PAD.
Jumlah piutang macet di PD Wahana Raharja hingga saat ini masih cukup besar. Yaitu Rp 4.376.619,886. Ironisnya, diantara piutang macet itu justru terjadi pada mantan direksi, yakni BR sebesar Rp 10.067.116, dan SC Rp 57.112.016.
Selain itu yang dikangkangi karyawan berinisial TM sejak 2017 sebanyak Rp 195.547.033, juga pada mantan karyawan ARJ di tahun 2018 Rp 911.700, dan di 2019 Rp 6.639.000.
Kondisi PT LJU justru lebih parah. Utang yang menjadi beban BUMD ini per 31 Desember Rp 1.476.318.649. Dengan piutang macet Rp 1.871.652.702. (fjr)
