JAKARTA – Penjabat Bupati Kampar H Muhammad Firdaus SE, MM mengikuti rapat koordinasi Penjabat Kepala Daerah Gubernur dan Bupati se-Indoensia yang langsung dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Senin (30/10/2023). Hadir pada acara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu dengan isu utama pemantapan penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta optimalisasi proyek strategis nasional mewujudkan indonesia emas 2045.
Usai Rakor, Pj Bupati Kampar Muhammad Firdaus SE, MM menyatakan sesuai dengan arahan presiden bahwa selaku Pj Bupati Kampar, dirinya menyatakan bahwa Pemkab Kampar siap untuk mengawal agenda nasional terutama agenda Pemilu tahun 2024. Selanjutnya sesuai dengan instruksi presiden RI agar ASN berlaku netral pada Pemilu serta menjaga kondusifitas dan kerukunan dalam masyarakat.
”Ini tentunya menjadi tugas utama kami selaku penjabat Bupati Kampar dalam mendukung dan menyukseskan agenda nasional di Kabupaten Kampar. Tentunya ini tak terlepas dari dukungan, support dari Forkopimda Kampar, tokoh agama, tokoh adat dan seluruh komponen dan elemen masyarakat,” katanya didampingi oleh Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Kampar, Yuricho Efril SSTP.
Sementara itu dalam arahannya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan tiga instruksi kepada para penjabat (Pj) kepala daerah. Pertama, adalah untuk menghadapi tahun politik dan Pemilihan Umum (Pemilu ) Tahun 2024. Para Pj kepala daerah diminta memberikan dukungan kepada tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah dalam proses pelaksanaan Pemilu.
‘Saya minta bapak, ibu gubernur, bupati dan walikota memberikan dukungan kepada tugas KPU dan Bawaslu. Tapi tidak mengintervensi apapun,” kata Joko Widodo.
Kedua, Presiden Jokowi meminta para pj kepala daerah tidak memihak kepada calon-calon tertentu. Menurut kepala negara, sangat mudah untuk mengetahui para pj kepala daerah memihak atau tidak memihak dan juga pastikan aparatur sipil negara (ASN) untuk netral.
Ketiga, Presiden Jokowi meminta agar kerukunan di daerah dijaga selama tahun politik. Jika ada percikan politik, maka presiden meminta untuk segera diselesaikan. Segera selesaikan kalau ada percikan-percikan yang berkaitan dengan politik. Selesaikan dengan baik.
Adapun pengarahan pada Senin siang tersebut diikuti oleh 193 penjabat kepala daerah yang terdiri dari penjabat gubernur, penjabat walikota dan penjabat bupati.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku secara teratur terus melakukan evaluasi atas kinerja seluruh penjabat kepala daerah. Evaluasi tersebut khususnya dilakukan untuk memastikan netralitas aparatur sipil negara (ASN) terhadap jalannya pemilihan umum atau Pemilu pada 2024.
”Saya evaluasi harian. Begitu bapak ibu semuanya ‘miring-miring’, saya ganti, itu bisa. Itu hak prerogatif yang saya miliki,” tegas Presiden Jokowi.
Sebagaimana diketahui, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten dengan jumlah total sebanyak 545 kepala daerah.
Pertemuan presiden bersama para penjabat kepala daerah tersebut dihadiri oleh 37 penjabat walikota, 133 penjabat bupati, dan 23 penjabat gubernur se-Indonesia.(gr)
