BANDAR LAMPUNG – Aksi demo ribuan petani singkong ke Kantor Gubernur Lampung menuntut dinaikkannya harga singkong sesuai kesepakatan pemprov, pengusaha, dan perwakilan petani yakni Rp1.400/Kg, Senin (13/1/2024) siang, mendapat perhatian serius dari pakar hukum dan kebijakan publik Universitas Bandar Lampung (UBL), Dr. Wendy Melfa.
“Kalau bicara petani ngeluruk, berarti kesepakatan harga singkong tidak jalan, berarti efektivitas kesepakatan tidak dijalankan secara norma dan implementasinya,” terang Wendy.
Menurut Doktor Ilmu Hukum Universitas Lampung ini, harga singkong Rp1.400 per kilogram itu baru substansi kesepakatannya.
“Tetapi apakah cukup? Belum. Substansi kesepakatan itu harus diikuti oleh unsur penegakan kesepakatan lainnya juga, baru kemudian bisa efektif,” terangnya.
Untuk menegakkan pelaksanaan kesepakatan harga singkong, Wendy meneruskan, pemerintah harus mengambil langkah tegas.
“Instrumen menegakkan keputusan kesepakatan harga dengan perusahaan singkong, pemerintah bisa memberikan ‘sanksi’ dalam bentuk lainnya. Misalnya, berupa dikurangi/dicabut insentifnya, atau diperiksa unsur pendukung lainnya, kan ini organ negara yang ada di daerah,” tegasnya.
Wendy menambahkan, solusi jangka panjang diantaranya dengan hilirisasi singkong di Lampung.
“Itu (hilirisasi) adalah way out dan bargaining position market-nya dengan pabrikan yang selama ini menampung singkong rakyat. Pemerintah bisa memberikan fasilitas dan insentif kepada BUMD yang bekerja sebagai hilirisasi singkong ini,” pungkasnya. (fjr)
