PANGKALPINANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 yang dilaksanakan mulai Juli hingga September 2022.
Kegiatan yang dilakukan di 34 provinsi, mencakup 76 kota/kabupaten dengan jumlah responden sebanyak 14.634 orang bertujuan untuk mengetahui seberapa tingkat literasi dan inklusi yang bisa menjadi acuan kebijakan kegiatan di daerah.
Secara nasional, Hasil SNLIK 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen, naik dibanding tahun 2019 yang hanya 38,03 persen.
Sementara indeks inklusi keuangan tahun ini mencapai 85,10 persen meningkat dibanding periode SNLIK sebelumnya di tahun 2019 yaitu 76,19 persen. Hal tersebut menunjukkan gap antara tingkat literasi dan tingkat inklusi semakin menurun, dari 38,16 persen di tahun 2019 menjadi 35,42 persen di tahun 2022.
Khusus untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, indeks literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Kepulauan Babel cenderung memiliki tren meningkat, dimana Indeks Literasi Keuangan 2022 tercatat sebesar 62,34 persen meningkat dari tahun 2019 sebesar 35,70 % , begitupun Indeks Inklusi Keuangan tercatat sebesar 79,48 % meningkat dari tahun 2019 sebesar 64,57 % .
Capaian indeks literasi dan inklusi keuangan ini terbilang sangat signifikan, bahkan meraih posisi ke-3 indeks literasi keuangan nasional. Selain itu, gap antara indeks literasi dan inklusi juga menurun signifikan, dari 28,87 % di tahun 2019 menjadi 17,14 % di tahun 2022.
Kepala OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan Untung Nugroho mengungkap, capaian indeks literasi dan inklusi keuangan ini tidak lepas dari berbagai sektor seperti tumbuh positifnya kinerja perbankan, baik untuk tren penyaluran kredit yang tumbuh positif.
“Untuk penyaluran KUR tertinggi di Babel saat ini berada di sektor pertanian, perburuan dan kehutanan, sektor produksi dan lainnya,” ujarnya saat mengelar konferensi pers hasil SNLIK tahun 2022 melalui zoom, Jumat (9/12).
Dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan kata Untung, OJK akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah melalui akses percepatan akses pengeluaran daerah, melakukan edukasi, serta mepraktekkan layanan dan jasa keuangan.
“Di tahun 2023, fokus OJK sebagaimana tertuang dalam Arah Strategis Literasi Keuangan untuk membangun literasi keuangan masyarakat desa melalui aliansi strategis dengan Kementerian/Lembaga terkait, perangkat desa dan penggerak PKK desa dan mahasiswa KKN,” katanya.
Untung mengungkapkan, sasaran prioritas literasi keuangan tahun 2023 adalah para pelajar/santri, UMKM, penyandang disabilitas dan masyarakat daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).
Sedangkan sasaran prioritas inklusi keuangan tahun 2023 adalah segmen perempuan, pelajar, mahasiswa dan UMKM, masyarakat di wilayah perdesaan, dan sektor jasa keuangan. (nh)
