AKARTA – Mantan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mendapatkan jabatan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo. Mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Lampung itu ditunjuk oleh Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Otonomi Daerah (Otda) dan Pemerintahan DPP Perindo.
Hal tersebut terlihat dalam unggahan akun instagram resmi Partai Perindo, pada Sabtu, 1 April 2023. Selain diberikan surat keputusan (SK), Ridho juga disematkan jaket yang menandakan dirinya bergabung dengan partai tersebut.
Muhammad Ridho Ficardo adalah Gubernur Lampung yang menjabat pada periode 2014-2019. Ia lahir 20 Juli 1980. Ia bersama wakilnya Bachtiar Basri dilantik pada 2 Juni 2014 di gedung DPRD Lampung. Pasangan M. Ridho-Bachtiar berhasil memenangi Pilkada Lampung dengan perolehan suara sebesar 44,78 persen.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Lampung mengapresiasi bergabungnya eks Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo ke Partai Perindo.
“Insyaallah kehadiran Bapak Ridho, makin membuat Perindo Lamping solid, untuk siap menghadapi Pemilu 2024,” ujar Ketua DPW Perindo Lampung Brigjen TNI (Purn) Toto Jumariono, beberapa waktu yang lalu.
7Mantan Danrem 043 Garuda Hitam Lampung tersebut, segera membangun komunikasi dengan eks Ketua DPD Demokrat Lampung tersebut, guna kesiapan menyongsong pemilu 2024. Apalagi, keduanya pernah mengenyam jabatan tertinggi di Provinsi Lampung pada masing-masing instansi.
“Segera komunikasi dengan beliau,” katanya.
Ketua DPD Demokrat Lampung, Edy Irawan Arief, menanggapi kepindahan Eks Gubernur Lampung dan juga eks Ketua DPD Demokrat Lampung, M. Ridho Ficardo ke Partai Perindo.
Edy menyambut baik, pilihan Ridho, apalagi akan berkontestasi pada pemilihan legislatif (Pileg) DPR RI pada Pemilu 2024 mendatang.
“Kami mendoakan semoga beliau selalu sehat, dan sukses politik ditempat yang baru,” ujar Edy, 5 Maret 2023.
Lanjut Edy, memang dirinya sempat berkontestasi pada Musda DPD Demokrat Lampung untuk pemilihan Ketua DPD. Edy sendiri akhirnya terpilih setelah mengikuti serangkaian agenda, seperti verifkasi dukungan hingga fit and proper test calon. (*)
