BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kota Bandar Lampung mendapatkan atensi dari Kementerian dalam Negeri untuk melakukan percepatan realisasi belanja. Terkait hal itu, Kepala BPKAD Bandar Lampung, M Nur Ramdhan mengungkapkan, pemerintah siap menjalankan rekomendasi itu.
Ia menjelaskan, realisasi belanja tahun ini sangat tergantung dengan PAD. Hal itu menjadi salah satu kendalah realisasi belanja pemerintah terkendala.
M Nur Ramdhan menyampaikan, tahun ini ada perubahan metode penyaluran DAU. Akibat perubahan itu penyaluran DAU setiap bulan menjadi lebih rendah dari tahun sebelumnya.
“Kalau tahun kemarin setiap bulan bisa mendapat Rp800 miliar, sementara tahun ini hanya dapat Rp71 miliar,” ungkapnya, Kamis, 2 Maret 2023.
Kondisi itu membuat pemerintah daerah sangat bergantung dengan realisasi PAD. Hal tersebut menurutnya menghambat realisasi belanja daerah.
Namun, pada prinsipnya realisasi belanja akan dilakukan sesuai timeline yang sudH direncanakan. Ia mengklaim, sejauh ini tidak ada program belanja yang tertunda di 2023.
“Jadi sangat bergantung dengan PAD, mudah-mudahan karena melihat ekonomi dunia yang sudah mulai membaik ini juga berdampak pada PAD Bandar Lampung,” kata dia.
Sebelumnya, Kemendagri menerbitkan rilis terkait itu untuk mendorong Pemkot Bandar Lampung. Dalam rilis tersebut Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengungkapkan, menurut data Kemendagri, realisasi belanja Kota Bandar Lampung masih tergolong rendah.
Bahkan Kota Bandar Lampung berada pada peringkat tiga terbawah secara nasional dalam kategori realisasi pendapatan APBD Tahun Anggaran 2022, dengan capaian angka 82,08 persen. Sementara itu, dalam realisasi belanja, Bandar Lampung menempati peringkat terbawah secara nasional yakni sebesar 68,81 persen.
“Daerah perlu menggenjot realisasi APBD sejak awal tahun agar kinerja pemerintah daerah meningkat. Pembangunan bisa dilakukan sejak awal tahun, pelayanan publik diperbaiki sepanjang tahun, dan daya saing daerah meningkat. Semua itu akan berdampak meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (*)
