BANDAR LAMPUNG – Ketua Panitia Khusus Tataniaga Singkong DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, menggelar rapat daring dengan lima kementerian pada Selasa pagi, (29/4/2025).
Rapat ini membahas polemik harga singkong di Provinsi Lampung yang belakangan menjadi sorotan publik.
Selama tiga jam pertemuan, hadir pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Bappenas, serta Badan Pangan Nasional.
Mikdar diminta memaparkan kondisi di lapangan, baik dari sisi petani maupun industri pengolahan singkong.
“Saya sampaikan semua keluhan, termasuk risiko jika regulasi tak segera dibuat. Petani bisa beralih tanam, dan pabrik terancam tutup,” kata Mikdar kepada Onetime.id.
Menurut dia, DPRD Lampung terus mencari solusi terhadap kisruh harga singkong yang berdampak pada ribuan petani dan pelaku industri.
Di saat bersamaan, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal juga aktif menjalin komunikasi dengan berbagai pihak guna meredakan persoalan ini.
Mikdar menyebut seluruh kementerian memberikan pandangan masing-masing.
“Disepakati bahwa isu ini akan ditindaklanjuti secara lebih komprehensif lewat rapat lintas kementerian,” ujarnya.
Hasil pertemuan, kata Mikdar, akan dibawa ke pembahasan lanjutan yang melibatkan para menteri.
Bahkan, ia menyebut komitmen tersebut akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Rapat lanjutan nanti akan merumuskan langkah konkret, termasuk regulasi harga dasar dan skema kemitraan antara petani dan industri,” ucapnya.
Mikdar menegaskan, DPRD Lampung berkomitmen memperjuangkan nasib petani singkong.
Lampung merupakan salah satu daerah penghasil singkong terbesar di Indonesia.
“Kita sama-sama berharap persoalan ini segera selesai. Kepada masyarakat, saya mohon doanya,” kata Mikdar.(*)
