BANDAR LAMPUNG – Menjelang lengser dari jabatan Gubernur Lampung, semakin banyak ketidakpuasan yang dilampiaskan kepada Arinal Djunaidi.
Contohnya yang terjadi dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap rancangan kebijakan umum APBD (KUA) tahun 2024 dan rancangan PPAS tahun 2024 di Gedung DPRD Lampung, Kamis (9/11/2023) pagi.
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi PDIP DPRD Provinsi Lampung, bersuara keras.
Melalui juru bicara Ketut Rameo, fraksi terbesar di DPRD Lampung ini menilai, Gubernur tidak peduli dengan agenda reformasi birokrasi di tubuh Pemprov Lampung.
Ketut menguraikan, salah satu prioritas pembangunan daerah tahun 2024 adalah agenda reformasi birokrasi dengan total anggaran belanja Rp 2.214.342.811.018.
Fraksi PDIP menyatakan kekecewaan, karena faktanya sampai hari ini Gubernur tidak peduli dengan agenda reformasi birokrasi di tubuh Pemprov Lampung. Akibat Gubernur tidak peduli dengan agenda reformasi birokrasi, sambung Ketut Rameo, berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Kementerian PAN dan RB, capaian SAKIP Provinsi Lampung Tahun 2022 baru mencapai kategori B dengan nilai 67,11.
Ironisnya lagi, masih kata juru bicara Fraksi PDIP DPRD Lampung, hal ini diperkuat dengan masih berjangkitnya masalah klasik yang menjadi temuan BPK, yaitu buruknya tata kelola pengadaan barang dan jasa serta pertanggungjawaban keuangannya.
“Dengan kondisi ini, sama artinya Gubernur memelihara berbagai praktik wajah buruk birokrasi, utamanya dalam tata kelola pemerintahan, khususnya manajemen pembangunan fisik atau belanja modal pembangunan, sehingga berkali-kali menjadi temuan BPK,” urai Ketut Rameo.
Dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada saat ini, Fraksi PDIP ?mengharapkan pengelolaan penganggaran pembangunan melalui APBD tahun 2024 benar-benar terkonsentrasi dan memastikan bahwa hasilnya berkaitan langsung dengan tema pembangunan yaitu “Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Rakyat Lampung Berjaya” dengan enam jalur prioritas.
Juga diharapkan, hasil pembangunan di tahun 2024 mendatang dapat merealisasikan target-target pembangunan yang ada dalam indikator makro ekonomi, baik secara kuantitas maupun kualitas. (fjr)
