BANDAR LAMPUNG – Butuh kerjasama banyak pihak untuk menciptakan Pemilu yang sehat. Pemilu yang berintegritas yang diinginkan semua pihak.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung, Titik Sutriningsih mengatakan, saat ini KPU sudah mulai tahapan Pemilu tahun 2024, kerja KPU sangat memerlukan kerjasama muktipihak baik aparat negara dan elemen sipil.
- “Kalo tidak bersinergi sangat sulit. Pemilu bisa dikatakan sebagai sarana integrasi nasional, di setiap even Pemilu ada gesekan yang menimbulkan gangguan,” kata dia saat menjadi pemateri Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Melalui Keterbukaan Informasi Publik Stop Berita Hoaks dan Isu SARA Guna Mewujudkan Pemilu 2014 Yang Demokratis, Aman, Tertib dan Damai di Lampung’, Kamis (25/11/22).
Ia memaparkan, Pemilu memiliki peran besar dalam pendidikan politik, serta kewajiban bagi partai politik. Sedangkan TNI-Polri, media, elemen sangat mendukung konduktivitas terselenggaranya Pemilu. Saat ini sudah disinyalir Pemilu tahun 2024 akan banyak terjadi gesekan serta banyak berita hoaks (bohong), seperti pembunuhan karakter yang terjadang disebut hal biasa dalam dunia politik.
“Ini yang harus kita renungkan, agar tidak menimbulkan fitnah dan keresahan masyarakat. Ketika melibatkan banyak pihak seperti tokoh agama, tokoh masyarakat dan lainnya, penyelenggaraan Pemilu harus satu visi misi, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” paparnya.
Ia menuturkan, berita hoaks adalah berita palsu, pada dasarnya informasi yang dibuat seolah-olah seolah sebagai kebenaran untuk menggiring opini publik yang banyak diviralkan di media sosial. Hoaks dalam Pemilu sering terjadi sebagai contoh pada Pemilu 2019 terdapat banyak isu hoaks yang telah ditangkal KPU dengan membuat meme edukatif (gambar yang mendidik).
Ia mencontohkan ada tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos. Kemudian kabar KPU menggunakan kotak suara kardus untuk dalam Pemilu yang rentan dilakukan kecurangan. Padahal berita, kabar itu hoaks.
“Dalam menyebarkan berita hoaks atau pembunuhan karakter, berita fitnah sangat umum melalui media sosial. Namun baiknya jika menemukan kabar hoaks bisa dilaporkan ke admin media sosial seperti diklik ‘report’ sertakan alasan laporan untuk mencegah penyebaran berita hoaks,” kata dia.
Kemudian kata dia, ada semacam kebanggaan bagi masyarakat yang menyebarkan berita hoaks karena merasa orang yang pertama menyebarkan kabar yang belum jelas sumber dan kebenarannya. Informasi yang salah itu berbaur, baiknya saring dahulu informasi yang didapat.
“Tujuan berita hoaks untuk politik untuk meraih simpati masyarakat, menaikkan elektabilitas seseorang atau partai dan menjatuhkan elektabilitas lawan. Tujuan lain agar Pemilu tidak terselenggara dengan baik, bisa juga untuk menimbulkan situasi keamanan yang tidak kondusif,” ujarnya.
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung, Suheri mengatakan saat ini fenomena berita hoaks belum ‘booming’, namun mendekati Pemilu, Bawaslu pasti dapat mendapat laporan baik berita hoaks, pembunuhan karakter.
“Kita punya alat ukur untuk mendeteksinya dengan bekerjasama dengan banyak pihak dari sipil hingga aparat penegak hukum. Kami tegas terhadap jajaran untuk menindak tegas pada pelaku politik uang dan politik identitas, politik identitas, politik uang dan isu SARA sangat rentan digunakan orang politik untuk menjatuhkan lawan dan menaikkan elektabilitas pelaku. Orang-orang politik orang-orang cerdas, orang pilihan bagaimana dia mendulang suara yang banyak,” ucapnya. (Ndi)
