HeadlineNasionalPolitik

Pemilu 2024 Menciptakan Kampanye Damai untuk Indonesia Kuat

Laporan; Heri Suroyo

JAKARTA – Kurang dari setahun lagi, pelaksanaan Pemilu 2024 akan dilaksanakan tentu dalam pesta demokrasi ini terdapat pula spirit kebangsaan yang akan ditularkan untuk menuju Indonesia kuat.

Setiap Partai Politik akan mempersiapkan Pemilu 2024 secara maksimal dengan mempersiapkan putra-putri terbaik bangsa yang nantinya untuk bisa merebut kursi legislatif dari tingkat nasional hingga daerah tingkat II.

Merebut kursi legislatif menjadi salah satu cara bagi sebagian anak bangsa untuk dapat turut berpartisipasi menjadikan negara Indonesia kuat sesuai dengan konstitusi.

Belum lagi dengan para putra-putri bangsa terbaik daerah yang akan menyampaikan gagasannya untuk bisa berpartisipasi menjadi senator utusan daerah dari seluruh penjuru Indonesia.

Puncaknya adalah pelaksanaan pemilihan Presiden 2024, tidak hanya partai politik yang mempersiapkan secara matang namun dengan berkembangnya teknologi membuat masyarakat menjadi semakin selektif untuk memilih figur yang akan menjadi Presiden ke 8 di tahun depan.

Untuk mensukseskan pesta demokrasi 2024, Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong pelaksana pemilu dalam hal ini KPU untuk mewajibkan para anggota legislatif baik dari tingkat DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Provinsi dan DPR RI yang terpilih pada Pemilu 2024, mendapatkan pembekalan pemahaman ideologi Pancasila dan filsafatnya.

Pembekalan mengenai ideologi Pancasila dan filsafatnya diberikan sebelum anggota legislatif yang baru mulai menjalankan tugasnya di parlemen pada tahun depan.

Menurutnya, KPU bisa bekerja sama dengan lembaga terkait untuk memberikan pembekalan kepada para anggota DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Provinsi serta DPR RI periode 2024-2029 mengenai ideologi Pancasila dan filsafatnya.

“Pembekalan perlu dilakukan karena anggota dewan baru memiliki beragam latar belakang, sehingga diperlukan kesepahaman serta penguatan tentang ideologi Pancasila,” ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (04/08/2023).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut menuturkan bila nilai pancasila untuk para caleg sangat penting sebagai pondasi untuk menciptakan kampanye yang damai. Ia menyatakan bila nilai pancasila sudah terpatri dalam setiap caleg tentu bisa menciptakan nafas kebangsaan sehingga Indonesia bisa menjadi negara kuat secara ideologi.

Bamsoet menyatakan akan sangat riskan jika para anggota legislatif tidak lagi menghayati dan mengamalkan Pancasila. Mengingat Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan komposisi penduduk yang sangat beragam, sangat rentan terpecah belah. Seperti halnya yang terjadi di Timur Tengah, Uni Soviet ataupun belahan dunia lainnya.

“Jika diibaratkan sebuah rumah, Pancasila adalah pondasi yang kuat sehingga mampu menopang rumah Indonesia agar kokoh. Karena Pancasila, semua kebhinekaan yang ada tidak membuat bangsa Indonesia terpecah, namun diikat menjadi suatu kekuatan besar,” tuturnya.

“Tantangan ke depan yang dihadapi bangsa Indonesia akan sangat berat. Kita harus mewaspadai segala upaya yang merusak ideologi Pancasila untuk menghancurkan bangsa Indonesia,” sambungnya.

Sosialisasi Empat Pilar Kunci Sukseskan Pemilu 2024

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI tentu terus menggencarkan sosialisasi empat pilar untuk menumbuhkan pondasi yang kuat untuk masyarakat indonesia.

Sosialisasi empat pilar yang rutin dilakukan oleh setiap Pimpinan dan Anggota MPR RI ini tentu menjadi salah satu modal yang akan menjadi kunci sukses untuk mensukseskan Pemilu 2024.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyatakan menjelang tahun politik ini tentu sangat penting untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

HNW begitu ia akrab disapa mengatakan bila Empat Pilar MPR itu merupakan kesepakatan di MPR untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan reformasi.
Selain itu juga bentuk menjaga warisan perjuangan dan keteladanan pendiri bangsa untuk diteruskan kepada generasi di masa depan. Khususnya di tahun 2045 atau tepat 100 tahun sesudah Indonesia merdeka.

“Saya juga mengingatkan ada bagian dari sejarah yang tidak boleh terulang lagi, seperti kolonialisme dan separatisme, maupun pemberontakan PKI yang dikenal dengan istilah Madiun Affair,” ungkap HNW dalam keterangannya, Selasa (11/07/2023).

“Hal itu menjadi solusi atas adanya perbedaan di masyarakat, maka demokrasi sendiri, khususnya perhelatan kontestasi politik tidak bisa hanya dijadikan sebagai sebuah alat untuk semata-mata memperoleh kekuasaan saja,” pungkas Hidayat Nur Wahid.

Meski begitu, Dewan Pembina Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini melihat akan ada banyak tantangan berat dalam Pemilu 2024 mendatang.

Titi menjelaskan, tak hanya dari jumlah peserta partai politik (parpol) yang bertambah dibanding Pemilu 2019, tapi juga masa kampanye yang singkat juga akan jadi pengaruh.

“Ini juga kalau kita lihat tahapan kampanye hanya 75 hari. Parpol tambah banyak dari 16 (parpol) 2019, jadi 18 (parpol) 2024, ditambah parpol lokal Aceh dengan ratusan ribu kandidat, tapi masa kampanye pendek 75 hari,” kata Titi melalui keteranganya, Rabu (09/08/2023).

Keterkaitan antar dua hal itu dirasa, menurut Titi dapat melahirkan pragmatisme dalam tahapan kontestasi politik lima tahunan ini.

Sebab dengan ragam faktor tahapan pemilu kali ini, tentu para peserta pemilu ini akan jadi jauh lebih kompetitif dalam bersaing, termasuk dalam langkah yang instan.

“Kemudian akan terjadi kembali di 2024 karena pragmatisme muncul, masa kampanye pendek, kompetisi sangat kompetitif, masuk parlemen makin sulit karena ambang batas empat persen,” ujarnya.

Pondasi untuk Indonesia Kuat

Pemilu 2024 yang berjalan damai akan menjadi pondasi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kuat. Maka dari itu kualitas hasil pemilu menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan negara kuat.

Untuk itu, Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Agus menyebut kualitas hasil Pemilu ditentukan oleh kualitas pemilih, peserta pemilu dan kualitas proses penyelenggaraan.

Maka di dalam Pemilu itu ada tiga faktor yang harus bersinergi secara bersama-sama yaitu, pemilih, peserta pemilu dan penyelenggara pemilu.

“Saya umpamakan pemilih ini seperti input dalam proses sistem pemilu. Jadi kalau inputnya ini sudah bagus lalu proses yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu beserta stakeholder itu bagus maka insyaallah hasil pemilu itu juga bagus,” ungkap Agus, Selasa (01/08/2023).

Mantan Komisioner KPU NTB ini mengakui bahwa angka 60 persen jumlah pemilih milenial, secara sumber daya elektoral pemilu 2024 ini adalah sudah sangat bagus. Karena 60 persen ini adalah orang atau pemilih-pemilih yang tidak lagi berpikir primordial dalam melihat pemilu.

“Mereka lebih plural dan lebih bisa menerima perbedaan serta mereka kritis terhadap isu. Nah maka untuk membangun itu (siapa yang harus terlibat) maka KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara tidak bisa sendiri sehingga harus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder pemilu,” ujarnya

Lebih tegas dikatakan bahwa stakeholder pemilu dalam mengedukasi pemilih pemula ini cukup banyak termasuk didalamnya media massa baik cetak dan elektronik.

Seluruh media ini harus digandeng oleh penyelenggara pemilu dalam satu langkah yang sama untuk menghadirkan informasi yang tepat.

“Hal ini penting untuk menciptakan pemilu yang damai dan berkualitas,” katanya.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut bila kunci untuk menjadikan sebuah negara memiliki pondasi yang kuat adalah tentu sektor ekonomi menjadi hal yang penting.

Selain itu, Pria yang akrab disapa AHY ini menyatakan bila kesejahteraan masyarakat juga menjadi kunci dan tentu juga menjaga nilai demokrasi sangat penting untuk menjadikan negara Indonesia kuat.

“Kalau ekonominya maju, kesejahteraannya berkeadilan, dan demokrasinya terjaga maka itu menjadi pondasi yang kuat bagi kita untuk semakin maju kedepan,” kata AHY di Bandung, Sabtu (05/08/2023).

Seperti diketahui bila pemilu 2024 mendatang, peserta milenial ini akan jadi penentu karena jumlah pemilihnya mencapai 60 %. Ini menjadikan modal awal untuk membuat negara Indonesia maju di masa yang akan datang.

Untuk itu, AHY berpesan salah satu kunci mewujudkan pondasi negara ini kokoh adalah literasi politik anak muda ini harus menjadi perhatian bersama.

“Kita bangga bahwa anak muda ini memiliki energi dan semangat untuk menjadikan pondasi negara ini kuat. untuk itu literasi politik sangat diperlukan dan setiap suara dalam pemilu itu sangat berarti,” imbuhnya.

AHY juga mengingatkan kepada anak muda untuk meningkatkan literasi politiknya dan jangan sampai apatis dengan keadaan yang terjadi hari ini.

Menurutnya, sikap apatis tersebut akan memunculkan efek domino yang membuat tidak menjadi tahu tentang proses demokrasi di Indonesia. Hal tersebut tentu bisa mengakibatkan penyesalan di kemudian hari.

“Jangan sampai kita apatis dan tidak mau tau proses demokrasi di indonesia yang akhirnya bisa membuat kita menyesal,” teganya.

Sementara itu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengingatkan untuk bisa mengawal proses demokrasi di Indonesia semangat 1998 harus terus mewarnai perjuangan bangsa dalam mengawal cita-cita demokrasi dan reformasi agar terus konsisten.

Cak Imin mengatakan bila semangat menjaga marwah demokrasi harus terus ditularkan kepada pemuda hari ini dengan mengingatkan pada semangat tahun 1998

“Spirit ’98 harus terus mewarnai perjuangan kita ke depan. Kekuatan ’98 tidak boleh terlupakan agar kita semua istiqomah, konsisten, setia, kepada cita-cita demokrasi dan reformasi,” kata Cak Imin melalui keteranganya, Minggu (21/05/2023) lalu.

Cak Imin menyebutkan bahwa cita-cita besar bangsa Indonesia di antaranya ialah mewujudkan persamaan hak di depan hukum dan perundang-undangan serta menjaga hak asasi manusia (HAM), keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan.

“Demokrasi yang efektif untuk terwujudnya masyarakat yang mulia, bahagia, sejahtera. Seluruh sistem yang memiliki peluang dan hak yang sama, yang kaya, yang miskin, yang marjinal, yang di atas, semua memiliki kesempatan yang sama,” tuturnya.

Muhaimin mengingatkan semangat reformasi 1998 diperlukan untuk terus mengawal perjalanan bangsa guna membenahi berbagai persoalan di tengah keberhasilan reformasi yang terus tumbuh dan berkembang dengan positif meski terjadi banyak distorsi.(*)

Related Posts

Load More Posts Loading...No More Posts.