BENGKULU – Pemerintah Daerah (Pemda) diupayakan mengubah transaksi dan belanja Pemda dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital dengan tujuan mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik dan meningkatkan potensi penerimaan Pemda melalui pemanfaatan teknologi, inovasi produk dan saluran distribusi atau disebut sistem Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)
Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu Darjan menyebutkan sistem gunakan mendorong akselerasi ETPD maka saat ini pemda di seluruh Provinsi Bengkulu telah dibentuk sebuah tim koordinasi yaitu Tim Percepatan dan Perluasan Digitalilsasi Daerah (Tim P2DD).
Hal ini diperkuat dengan diberikan kegiatan Capacity Building TP2DD se-Provinsi Bengkulu tahun 2023 pada Rabu 17 Mei 2023 di Hotel ternama Kota Bengkulu oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu.
Nantinya TP2DD sebuah forum koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait, untuk mendorong inovasi, percepatan dan perluasan ETP dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas dan transformasi tata kelola keuangan.
“Tugas TP2DD antara lain mendorong implementasi ETP, guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola dan menginterpretasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah,” terang Darjana.
Sementara itu, hadir juga Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dalam capacity building bagi tim TP2DD, mengatakan pembangunan kapasitas tim P2DD ini ditujukan terutama pada aspek belanja dan pendapatan daerah.
” Kita meminta tim TP2DD ini lebih dikhususkan bagi pendapatan daerah bidang retribusi dan pajak secara digital, walaupun saat ini pemerintah Provinsi Bengkulu telah memiliki sistem pembayaran pajak dan retribusi secara digital, namun perlu dioptimalkan lagi” sampai Gubernur Bengkulu.
Menurut Gubernur Bengkulu, dengan dibentuknya tim TP2DD ini yang bekerja sama dengan Bank Indonesia, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan seperti mempersiapkan infrastruktur pendukungnya agar kinerja dari TP2DD ini dapat lebih optimal dan masyarakat dapat terlayani dengan baik.
“Dan tadi kita sudah bicarakan dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu bagaimana untuk infrastruktur pendukungnya terkait dengan ketersediaan jaringan internet, karena jika masih ada daerah yang ‘blank spot’ tentu akan menjadi hambatan ke depannya,” jelas Gubernur Rohidin. (*)
