BANDAR LAMPUNG – Dalam rangka pemantapan persiapan ketahanan pangan di Provinsi Lampung, Pj. Gubernur Lampung Samsudin meninjau ketersediaan beras di Gudang Bulog, Campang Raya, Bandarlampung, Selasa (30/7/2024).
Menurutnya, Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai pemasok pangan beras harus dikontrol kemampuannya dalam menghadapi ketahanan pangan sampai dengan akhir tahun 2024.
“Stok itu secara berkala tentu harus kita kontrol sedemikian rupa agar kita memastikan bahwa pangan di Lampung aman,” ujarnya.
Samsudin juga mengatakan bahwa pemerintah akan terus mengawal stabilisasi harga beras sehingga petani tidak merugi.
Ia berpendapat bahwa dalam mengatasi hal tersebut, Bulog sebagai perusahaan beras negara harus melakukan intervensi agar harga cukup baik sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan.
Dalam menghadapi Pilkada serentak yang akan datang, Samsudin memastikan bahwa harga beras tidak akan melonjak atau naik.
“Harga tetap sesuai dengan kondisi normal, kecuali biasanya pengaruh itu akan besar pada hari-hari besar keagamaan, itu sangat berpengaruh,” lanjutnya.
Sebagai informasi, saat ini ketersediaan stok gabah/beras di Perum Bulog Lampung mencapai 66.391,77 ton setara beras dan cukup aman hingga bulan Februari 2025.
Perum Bulog Lampung sendiri memiliki 3 upaya stabilisasi harga yang dilakukan yaitu meningkatkan realisasi SPHP, penyaluran bantuan pangan dan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Perum Bulog Lampung menyatakan bahwa realisasi penyaluran SPHP di bulan Juli 2024 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, kumulatif total penyaluran mencapai 22.738,10 ton beras.
Terdapat 728 saluran SPHP yang terdiri atas 384 pengecer di luar pasar dan 335 pengecer di 112 pasar.
Sedangkan saat ini total realisasi penyaluran Bantuan Pangan dari Januari-Juli 2024 49.780,50 ton.
Hadir mendampingi Pj. Gubernur Samsudin Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Evie Fatmawaty, Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura Bani Ispriyanto, Kepala Dinas Kominfotik Achmas Saefulloh dan Kepala Biro Perekonomian Rinvayanti.(*)
