BANDAR LAMPUNG – Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung M. Firsada membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026 di Balai Keratun, Komplek Dinas Kantor Gubernur, Jum’at (21/3/2025).
Dalam sambutannya, Firsada menekankan bahwa hakekat pembangunan adalah melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, dari kondisi yang belum maju menjadi lebih maju, lebih sejahtera serta perubahan positif dalam banyak aspek.
Ia menegaskan tugas utama pemerintah adalah mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, namun pengalaman menunjukkan bahwa salah satu titik lemah dari birokrasi adalah kecepatan/ritme regulasi yang sering berjalan lebih lambat dibandingkan dengan dinamika tantangan atau permasalahan pembangunan yang terjadi di masyarakat.
“Kondisi ini masih ditambah dengan adanya keterbatasan sumber pendanaan yang belum sebanding dengan kebutuhan pembangunan daerah,” lanjutnya.
Mengingat keterbatasan tersebut, Firsada berpendapat bahwa sangat penting untuk menghasilkan perencanaan yang baik agar pembangunan berjalan dengan baik dan semua perbaikan itu akan dapat terlaksana dengan partisipasi positif semua pihak dengan berfokus pada kolaborasi pemerintah pusat dan daerah hingga ke desa karena dengan Kolaborasi maka daerah akan bangkit.
Firsada mengatakan bahwa RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama pada pelaksanaan RPJPD yaitu berada pada tahapan Penguatan Pondasi Transformasi sekaligus mendukung implementasi RPJMN 2025-2029, terutama pencapaian Asta Cita.
Menurutnya, sinergitas pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mendukung program prioritas nasional, seperti program makan bergizi gratis, pembangunan tiga juta rumah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan program-program lainnya.
“Pembangunan Provinsi Lampung 5 tahun ke depan tentunya akan berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Asta Cita pembangunan nasional,” ujarnya.
Firsada mengatakan bahwa potensi sumber daya alam yang cukup melimpah dan letak geografis yang strategis juga berpeluang sebagai magnet investasi yang mendorong pengembangan wilayah untuk menjadi pusat aktivitas kegiatan sosial-ekonomi, pariwisata, dan industri berskala nasional maupun global.
Namun, ditengah potensi sumber daya alam tersebut dan bonus demografi, ia menyebut bahwa Provinsi Lampung masih menghadapi beberapa permasalahan pembangunan antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,57 persen dimana kondisi ini masih di bawah rata-rata Nasional, kemudian tingkat kemiskinan sebesar 10,62 persen, dimana angka ini masih menunjukan di atas angka rata-rata kemiskinan nasional.
Selanjutnya tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,19 persen, Indeks Pembangunan Manusia baru mencapai 73,13, angka ini masih menunjukan di bawah angka IPM Nasional.
Firsada menegaskan bahwa dalam memperbaiki kondisi tersebut, diperlukan upaya-upaya kolaborasi, dimana peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
“Untuk itu saya mengajak seluruh komponen pembangunan untuk saling bahu-membahu bersama mewujudkan pembangunan di Provinsi Lampung,” ajaknya.
Lebih dari itu, Firsada menggarisbawahi Visi dan Misi pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 akan tercapai melalui rangkaian program dan kegiatan strategis pada tiap tahapan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Lanjutnya, tahapan awal pelaksanaan program dan kegiatan strategis ini akan dituangkan melalui RKPD tahun 2026, yang tentunya akan menjadi acuan pada pelaksanaan pembangunan tahun 2026.
“Penyusunan RKPD ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang disusun dapat menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Lampung sendiri telah menetapkan Tema Pembangunan tahun 2026, yaitu “Penguatan Ketahanan Pangan dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang disinergikan dengan tema Pembangunan Nasional Tahun 2026, yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”.
Firsada berharap para peserta forum dan seluruh unsur yang ada dapat memberikan masukan-masukan dari berbagai elemen masyarakat yang akan memperkuat rancangan RPJMD dan RKPD sehingga sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diharapkan sehingga dapat mewujudkan Lampung Maju Menuju Indonesia Emas. (*)
