BANDARLAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan beserta jajaran kepala dinas terkait menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025) melalui virtual meeting dari Ruang Rapat Sakai Sambayan, Senin (17/11/2025).
Rapat dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir dan diikuti oleh seluruh kepala daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Rapat memaparkan perkembangan realisasi APBD nasional dan daerah per 16 November 2025.
Dalam paparannya, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menyampaikan bahwa secara umum capaian pendapatan dan belanja daerah di seluruh Indonesia masih tergolong rendah, sehingga membutuhkan percepatan dan langkah korektif.
Berdasarkan data per 16 November 2025, realisasi pendapatan APBD nasional tercatat sebesar 78,5%, sementara realisasi belanja mencapai 63,91%. Pada periode yang sama, Provinsi Lampung mencatat realisasi pendapatan 70,82%, yang masih berada di bawah rata-rata nasional 79,58%, namun untuk realisasi belanja telah mencapai 67,70%, melampaui rata-rata nasional sebesar 64,43%.
Menanggapi hal tersebut Sekjen Kemendagri meminta seluruh pemerintah daerah untuk memanfaatkan waktu yang tersisa meningkatkan kinerja dan mengejar target realisasi agar tercapai.
Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, memaparkan berbagai penyebab lambatnya penyerapan, antara lain keterlambatan proses lelang, belum optimalnya penyusunan DED, penetapan pejabat pengadaan yang tidak tepat waktu, kendala juknis DAK, penagihan akhir tahun, kekhawatiran ASN terhadap proses hukum, serta belum optimalnya monitoring pimpinan daerah.
Ia juga menyampaikan solusi percepatan realisasi belanja APBD, di antaranya pengadaan dini, percepatan belanja melalui e-catalog dan toko daring, peningkatan kapasitas SDM, pembayaran berbasis progres, percepatan penyelesaian administrasi, serta penerapan reward and punishment.
Dalam kesempatan tersebut, Agus Fatoni juga memaparkan arah kebijakan dan program prioritas APBN Tahun 2026 yang turut berkaitan dengan tugas dan peran pemerintah daerah, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan koperasi desa/kelurahan Merah Putih, serta beberapa program strategis lainnya. Ia meminta pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan anggaran secara cermat, efektif, dan berorientasi pada hasil dalam menghadapi tahun anggaran berikutnya.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mengoptimalkan pendapatan serta mempercepat realisasi belanja. Ia juga menegaskan bahwa pendapatan APBD harus bersumber dari potensi yang benar dan sesuai ketentuan, bukan dinaikkan secara tidak realistis hanya untuk menutup potensi defisit, sehingga angka pendapatan dapat mencerminkan kondisi keuangan daerah yang sebenarnya.
Mengakhiri rakor, Sekdaprov Marindo meminta seluruh perangkat daerah terkait untuk segera menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, mengevaluasi progres pelaksanaan anggaran, serta memaksimalkan sisa waktu agar target realisasi tercapai tepat waktu, efektif, dan akuntabel. (*)
