PADANG – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah meminta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) memaksimalkan potensi perairan laut guna meningkatkan pendapatan nelayan.
Menurut Mahyeldi, salah satu upaya yang bisa dilakukan DKP adalah mendorong nelayan untuk budi daya lobster.
“Lobster merupakan salah satu komoditas ekspor yang laku di pasaran. Selama ini, sebagian besar ekspor lobster Sumbar bersumber dari hasil tangkapan nelayan. Ke depan, ini perlu dikembangkan melalui skema budi daya, sehingga nelayan dapat memperoleh hasil yang lebih optimal,” ungkap Mahyeldi, Rabu (24/1/2024).
Ia mengatakan, pemerintah perlu mengambil peran lebih strategis untuk membantu meningkatkan pendapatan nelayan, terutama nelayan kecil, agar mereka bisa lebih sejahtera sekaligus dapat mengurangi angka kemiskinan.
“Saat ini Nilai Tukar Nelayan (NTN) Sumbar masih di bawah nasional. Karena itu kita harus memikirkan bagaimana program-program kita di pemerintahan bisa mendukung ekonomi nelayan, sehingga dari waktu ke waktu NTN semakin meningkat,” kata Mahyeldi.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar, Reti Warda menyebut pihaknya sudah mulai merintis upaya pengembangan budi daya lobster sejak 2023 dengan pemijahan 20 ribu benih lobster (BL) di UPTD Balai Perikanan Budi Daya Air Laut dan Payau (BPBALP) Teluk Buo, Kota Padang.
Jenis lobster yang akan dikembangkan tersebut adalah lobster mutiara (panulirus ornatus), dan lobster pasir (panulirus homarus).
“Benih lobster itu kita besarkan hingga ukuran jangkrik di UPTD BPBALP, setelah itu baru kita salurkan pada kelompok nelayan budi daya sebagai bantuan pada awal 2024 ini,” kata Reti.
Ia kemudian mengungkap alasan kenapa bantuan benih lobster baru akan didistribusikan setelah mencapai ukuran setara jangkrik, karena ketika masih berupa benih, lobster akan rentan mati jika tidak mendapatkan penanganan optimal.
Lebih lanjut Kepala Dinas DKP Sumbar menyebut ada tiga daerah yang dinilai cocok untuk pengembangan lobster laut di Sumbar, yaitu Pesisir Selatan (Pessel), Kota Padang dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
“Sepanjang 2023 lalu, total nilai ekspor lobster asal Sumbar mencapai Rp12,063 miliar,” ungkap Reti.
Ia meyakini, jika skema budi daya lobster di Sumbar telah berjalan dan berhasil nilai tersebut akan jauh lebih meningkat. Sehingga upaya pemerintah untuk meningkatkan NTN dan mengentaskan kemiskinan di Sumbar dapat tercapai. (pk)
