BELITUNG – Wakil Ketua II DPRD Belitung, Hendra Pramono menyayangkan pembangunan gedung Food Court Belitung yang tak mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Padahal DPRD Belitung mendukung program Bupati untuk membangun food court sehingga anggaran pembangunan senilai Rp10 miliar disetujui.
Apalagi pusat jajanan tersebut diharapkan mampu menjadi tempat yang representatif bagi masyarakat dan wisatawan serta dapat digunakan oleh para pelaku UMKM.
“Kami tidak menghalangi program yang dibuat Pak Sanem. Cuman ketika ada berita seperti ini, kami menyayangkan. Seharusnya pemerintah yang menjadi teladan bagi masyarakat, kalau pembangunan dilengkapi dulu perizinannya, baru dibangun,” katanya, Selasa (5/12/2023).
Dia menilai belum lengkapnya perizinan, pembangunan dilakukan seolah-olah Dinas KUMKM, Perdagangan, dan Tenaga Kerja memberikan contoh yang kurang baik.
“Kenapa tidak mengikuti prosedur dulu, sehingga mereka membangun tanpa ada PBG. Memang secara anggaran kami di DPRD setuju, tapi perizinan ini mereka yang buat. Aku baca dan dengar juga ada lantai yang bergelombang, kenapa seperti itu,” lanjutnya.
Menurut Een sapaan Hendra Pramono, juga disayangkan pengerjaan yang mestinya rampung 5 Desember 2023 tapi terlambat, sehingga menurut berita yang beredar pembangunan baru selesai 90 persen.
DPRD Belitung akan segera memanggil pihak terkait untuk membahas alasan molornya pembangunan tersebut.
Karena jika sampai seperti ini, maka disayangkan niatan Bupati membangun Food Court dan DPRD Belitung yang telah menyetujui anggaran seolah tercederai.
Kalau ada indikasi kerugian negara maka, ia meminta aparat penegak hukum untuk masuk dan membongkar semuanya.
“Biar yang salah ditempatkan ke tempat salah, yang benar ditempatkan di tempat yang benar. Jangan sampai duit pemerintahan dipermainkan. Anggaran yang kami setujui demi masyarakat Belitung dimain-mainkan,” ucap politisi Hanura ini.
“Jangan sampai DPRD dituduh kongkalikong, sedangkan kami tidak tahu masalah teknis. Bagi yang terlibat, terlibat lah nanti. Kami minta aparat hukum untuk masuk ke dalam itu,” tutur dia. (bp)
