JAKARTA – Rektor Universitas Lampung (Unila) Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., menyampaikan policy paper terkait saran dan kebijakan strategis pada upaya penguatan kualitas dukungan Badan Keahlian (BK) DPR RI.
Hal ini disampaikan Lusmeilia pada Seminar Nasional dengan tema “Prospek Perekonomian Nasional dan Persiapan Pelaksanaan Keserentakan Pemilu 2024 di Tengah Ketidakpastian Global”, Jumat (27/1/2023).
Semnas ini merupakan rangkaian kegiatan BK DPR selama tiga hari, 26-28 Januari, yang digelar di Hotel Borubudur, Jakarta. Diawali dengan rapat koordinasi dengan tema “Penguatan Kualitas Dukungan BK DPR RI dalam Pelaksanaan Fungsi DPR RI untuk Kegiatan Rapat” yang diikuti lembaga mitra.
Kegiatan diselenggarakan dalam rangka penguatan kualitas dukungan Badan Keahlian DPR RI terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI. Kegiatan jugab ertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja sama BK DPR RI dengan perguruan tinggi sesuai kewenangan yang dimiliki dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kegiatan diikuti para pejabat dan analis di lingkungan BK DPR RI serta 54 perguruan tinggi yang menjadi bagian dari lembaga mitra MoU.
Enam saran dan rekomendasi yang disampaikan Prof. Lusmeilia dalam policy paper berjudul “Optimalisasi Peran Badan Keahlian DPR RI melalui Kerja Sama Strategis” antara lain pembentukan mekanisme kerja sama yang jelas untuk mempermudah proses kerja sama kedua pihak.
Kemudian penyelenggaraan program kerja sama yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas kerja sama, peningkatan komunikasi dan koordinasi, penyediaan bantuan dan dukungan dalam meningkatkan kualitas kerja sama, penyediaan program pendidikan dan pelatihan, dan penyediaan akses data dan informasi yang membantu meningkatkan kualitas kerja sama kedua pihak.
“Peningkatan kerja sama antara BK DPR RI dan perguruan tinggi Indonesia harus dilakukan secara berkesinambungan karena perguruan tinggi dapat memainkan peranan penting dalam melakukan riset dan studi kebijakan publik, menyediakan dukungan teknis, memberikan pelatihan dan pendidikan, serta menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan DPR RI dalam merumuskan kebijakan,” katanya (hms)
