BINJAI – Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Binjai, Yudi Wiliam Pranata, menyoroti penggunaan anggaran rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak telantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial.
Dia menilai, ada ketidakwajaran anggaran di Dinas Sosial Binjai yang terkesan kontradiktif dengan situasi di lapangan.
Atas hal tersebut, Yudi sudah mengirimkan surat yang isinya meminta DPRD Binjai untuk menggelar rapat dengar pendapat terkait realisasi anggaran di Dinas Sosial.
Dia mencotohkan, salah satunya untuk pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah yang anggarannya cukup fantastis, yakni sebesar Rp666.421.450 dan Rp410.439.920 Tahun Anggaran 2023.
“Setengah miliar hanya untuk pengelolaan data fakir miskin. Belum lagi anggaran untuk penanganan gepeng yang nilainya cukup fantastis. Padahal masih banyak saya temui gelandangan di Binjai, salah satunya di kawasan Tugu Binjai,” sebut Yudi, Rabu (1/11).
Yudi juga meminta aparat penegak hukum (APH) memeriksa penggunaan anggaran di Dinas Sosial Binjai.
“Tak hanya tahun anggaran 2023, aparat penegak hukum mungkin bisa memeriksa penggunaan anggaran di tahun sebelumnya,” pungkasnya. (wp)
